Ada COVID-19 Jenis Baru, WNA Dilarang Masuk Indonesia, Farhan: Langkah Telat, Tapi...
Jum'at, 01 Januari 2021 - 11:56 WIB
"Kenyataannya Pemerintah Indonesia pun memilih motivasi ekonomi dalam penanganan pandemi sehingga tidak memilih opsi lockdown dan tidak menutup perbatasan Negara dari mobilitas internasional di awal pandemi hingga akhirnya di bulan Desember perbatasan pun ditutup. Presiden Jokowi mengambil risiko menunggu sampai adanya penanganan lewat vaksin dan herd immunity (kekebalan kelompok) yang tidak akan membuat ekonomi kolaps," ujarnya.
(Baca juga: Data Terbaru, 2.495 WNI Covid-19 di Luar Negeri )
Menurut dia, langkah tersebut dihadapkan dengan kesulitan berkepanjangan. Bahkan, upaya penanganan jaminan sosial bagi warga terdampak pandemi diwarnai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam kasus korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19 .
"Kenyataannya, kebijakan menanti vaksin tanpa pengetatan mobilitas dan penutupan wilayah (lockdown) membuat kita sulit bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kita bersyukur pemerintah level pusat sampai daerah sangat baik melakukan penanganan jaminan sosial, baik untuk faskes maupun kebutuhan sosial lain," imbuh dia.
(Baca juga: Bertahun-tahun Terdampak Lumpur Lapindo, 3 Desa di Sidoarjo Dilebur )
Dia berharap, enam menteri baru yang dilantik beberapa waktu lalu, bisa berinovasi dan mampu menerjemahkan visi Jokowi dalam menangani COVID-19 . "Saya melihat para menteri baru punya kapasitas sangat baik walaupun belum bisa menutupi 100 persen kelemahan kabinet kerja periode kedua Jokowi. Mereka akan menghadapi tantangan yang sangat terjal," katanya.
"Menteri KKP dan Mensos harus bersih-bersih internal karena kasus korupsi dahulu sebelum bisa kebutuhan dengan program. Menkes harus mampu menjadi leading sektor dan pemersatu gerak langkah menghadapi krisis kesehatan global ini," kata dia.
Sementara Menag punya pekerjaan rumah besar menghilangkan sisa-sisa dikotomi agama yang timbul karena radikalisasi, dan pemanfaatan nya untuk kontestasi politik. Menparekraf harus mampu bersinergi dengan Mendag yang baru membangun pasar ekspor budaya Indonesia. Maka keduanya harus bisa menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya industri ekonomi kreatif yang berkelas dunia.
(Baca juga: Data Terbaru, 2.495 WNI Covid-19 di Luar Negeri )
Menurut dia, langkah tersebut dihadapkan dengan kesulitan berkepanjangan. Bahkan, upaya penanganan jaminan sosial bagi warga terdampak pandemi diwarnai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam kasus korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19 .
"Kenyataannya, kebijakan menanti vaksin tanpa pengetatan mobilitas dan penutupan wilayah (lockdown) membuat kita sulit bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kita bersyukur pemerintah level pusat sampai daerah sangat baik melakukan penanganan jaminan sosial, baik untuk faskes maupun kebutuhan sosial lain," imbuh dia.
(Baca juga: Bertahun-tahun Terdampak Lumpur Lapindo, 3 Desa di Sidoarjo Dilebur )
Dia berharap, enam menteri baru yang dilantik beberapa waktu lalu, bisa berinovasi dan mampu menerjemahkan visi Jokowi dalam menangani COVID-19 . "Saya melihat para menteri baru punya kapasitas sangat baik walaupun belum bisa menutupi 100 persen kelemahan kabinet kerja periode kedua Jokowi. Mereka akan menghadapi tantangan yang sangat terjal," katanya.
"Menteri KKP dan Mensos harus bersih-bersih internal karena kasus korupsi dahulu sebelum bisa kebutuhan dengan program. Menkes harus mampu menjadi leading sektor dan pemersatu gerak langkah menghadapi krisis kesehatan global ini," kata dia.
Sementara Menag punya pekerjaan rumah besar menghilangkan sisa-sisa dikotomi agama yang timbul karena radikalisasi, dan pemanfaatan nya untuk kontestasi politik. Menparekraf harus mampu bersinergi dengan Mendag yang baru membangun pasar ekspor budaya Indonesia. Maka keduanya harus bisa menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya industri ekonomi kreatif yang berkelas dunia.
(eyt)
tulis komentar anda