Tokoh Papua: Pemekaran Wilayah Papua Permudah Pelayanan Kesehatan
Minggu, 22 November 2020 - 13:11 WIB
Tokoh Papua Willem Frans Ansanay mengatakan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua berdampak sangat positif bagi masyarakat. (Ist)
JAKARTA - Tokoh Papua Willem Frans Ansanay mengatakan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua berdampak sangat positif bagi masyarakat. Menurutnya, karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Ia mencontohkan, luas satu Kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu Propinsi di Pulau Jawa.
"Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan Provinsi saja masih kekurangan bagaimana dengan wilayah lainnya. Alokasi anggaran untuk Kesehatan itu 15 %, seharusnya sektor kesehatan bisa 25 atau 50%. Kalau infrastruktur , kan bisa dengan alokasi anggaran lainnya," ujarnya seusai acara Webinar Moya Discussion Group-Unity In Pembanguna Diversity (UID) dengan tema "Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus".
Willem menuturkan dengan keterbatasan sarana kesehatan dan jarak yang jauh menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu. Sebagai salah satu solusinya adalah dengan pemekaran wilayah Papua. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek.
Di antaranya, mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi (pemprov) di Papua. "Dilakukan atau penegasan Pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua. Dengan adanya pemekaran diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat, tepat dan mudah dirasakan masyarakat,"ujar mantan ASN DKI Jakarta ini.
Dirinya mengungkapkan, jika anak Milenial ada yang teriak yang berbeda dengan Pemerintah Indonesia jangan salahkan mereka. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan pelayanan dengan baik atau tidak sampai. Padahal, lanjutnya, yang 20 tahun lagi jika kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi bencana bagi bangsa Indonesia. (Baca: Kisah Persahabatan Eks Tentara Pelajar Indonesia dengan Perwira Belanda).
"Untuk itu pengawasan dana Otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh, agar dana tersebut terlaksana dengan maksimal. Saya mendorong untuk pemekaran Papua agar pelayanan masyarakat dapat mudah dijangkau," terangnya.
Sementara itu, pemerhati Papua Prof. Imron Cotan mendukung adanya pemekaran Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya tidak banyak, pelayanan kesehatan agak terhambat. Bisa dibayangkan, untuk menempuh wilayah diperlukan waktu berhari-hari. "Saya setuju dengan adanya pemekaran untuk kemudahan pelayanan kesehatan di Papua. Sebab, kesehatan faktor utama pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan sehat dan pendidikan baik, maka masa depan masyarakat Papua lebih baik,"harapnya. (Baca: Mantap, Dosen Unpad Ini Ciptakan Aplikasi Pengukur Stres dari Ponsel).
Moya Discussion Group: "Pembangunan Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus". Narasumber: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie. Akademisi asal Papua Willem Frans Ansanay, Pemerhati Papua dan Politik Internasional Prof. Imron Cotan.
"Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan Provinsi saja masih kekurangan bagaimana dengan wilayah lainnya. Alokasi anggaran untuk Kesehatan itu 15 %, seharusnya sektor kesehatan bisa 25 atau 50%. Kalau infrastruktur , kan bisa dengan alokasi anggaran lainnya," ujarnya seusai acara Webinar Moya Discussion Group-Unity In Pembanguna Diversity (UID) dengan tema "Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus".
Willem menuturkan dengan keterbatasan sarana kesehatan dan jarak yang jauh menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu. Sebagai salah satu solusinya adalah dengan pemekaran wilayah Papua. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek.
Di antaranya, mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi (pemprov) di Papua. "Dilakukan atau penegasan Pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua. Dengan adanya pemekaran diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat, tepat dan mudah dirasakan masyarakat,"ujar mantan ASN DKI Jakarta ini.
Dirinya mengungkapkan, jika anak Milenial ada yang teriak yang berbeda dengan Pemerintah Indonesia jangan salahkan mereka. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan pelayanan dengan baik atau tidak sampai. Padahal, lanjutnya, yang 20 tahun lagi jika kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi bencana bagi bangsa Indonesia. (Baca: Kisah Persahabatan Eks Tentara Pelajar Indonesia dengan Perwira Belanda).
"Untuk itu pengawasan dana Otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh, agar dana tersebut terlaksana dengan maksimal. Saya mendorong untuk pemekaran Papua agar pelayanan masyarakat dapat mudah dijangkau," terangnya.
Sementara itu, pemerhati Papua Prof. Imron Cotan mendukung adanya pemekaran Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya tidak banyak, pelayanan kesehatan agak terhambat. Bisa dibayangkan, untuk menempuh wilayah diperlukan waktu berhari-hari. "Saya setuju dengan adanya pemekaran untuk kemudahan pelayanan kesehatan di Papua. Sebab, kesehatan faktor utama pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan sehat dan pendidikan baik, maka masa depan masyarakat Papua lebih baik,"harapnya. (Baca: Mantap, Dosen Unpad Ini Ciptakan Aplikasi Pengukur Stres dari Ponsel).
Moya Discussion Group: "Pembangunan Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus". Narasumber: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie. Akademisi asal Papua Willem Frans Ansanay, Pemerhati Papua dan Politik Internasional Prof. Imron Cotan.
(nag)
tulis komentar anda