Dewan Pastikan Program Padat Karya di Makassar Bisa Tetap Jalan

Dari laporan terakhir realisasi bahkan baru mencapai Rp3 milliar dari total Rp60 milliar anggaran padahal masa anggaran 2020 tersisa dua bulan. Upaya ini sangat lamban sehingga pengaplikasian program utamanya padat karya belum optimal.

Selain itu masih ada persoalan administrasi yang belum optimal di sejumlah kelurahan sehingga anggaran juga sulit terserap.

"Tidak banyak kelurahan mempunyai pegawai tetap, itu harusnya ASN, itukan mininal empat, dan itu banyak kelurahan yang tidak cukup personel ASN-nya, Sebagai contoh Lae-lae, hanya satu dari sekian ribu warga, itu nda ada PNS, ASN-nya jadi nda bisa diberdayakan di kelurahan ASN hanya satu yaitu pak lurah, perangkat lain seperti kepala seksi itu tidak ada justru dijalankan oleh tenaga kontrak Itukan ada strukturnya, struktur penggunaan anggaran kelurahan, itu harus lengkap siapa yang bertanggungjawab administrasi," ucapnya.