Dewan Pastikan Program Padat Karya di Makassar Bisa Tetap Jalan
Rabu, 07 Oktober 2020 - 08:00 WIB
DPRD Makassar tetap mengawal program padat karya di Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Setelah adanya penolakan Rancangan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan, program peningkatan ekonomi diharapkan dapat tetap berjalan.
Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar akan memastikan proyek padat karya yang menjadi instruksi nasional bisa terus digalakkan di sisa penganggaran 2020.
Diketahui fokus pemulihan ekonomi pada parsial lima banyak menuai pro kontra, setelah adanya penolakan anggaran perubahan oleh DPRD Kota Makassar . Padahal salah satu upaya peningkatan yang menjadi fokus nasional yaitu penggalakan program padat karya , dimana semestinya ditekankan pada RAPBD-P 2020.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, meski tanpa penekanan di RAPBD-P, Komisi C memastikan pemulihan ekonomi yang mengacu pada pokok akan tetap dikawal dengan memastikan program padat karya bisa terus digenjot.
"Kami tetap akan mengontrol untuk melihat kinerja. Semua kegiatan di pokok akan tetap terlaksana terutama padat karya," ujarnya.
Menurut Acil sapaan akrab Fasruddin Rusli, setidaknya jika mengacu pada anggaran pokok sudah ada kurang lebih Rp300 juta anggaran yang siap diperuntukkan untuk program padat karya. Sisa bagaimana kelurahan memprioritaskan peruntukan tersebut.
"Rp416 juta itu (anggaran perkelurahan) itu semua kegiatan, dan 153 kelurahan yang akan memakai dan akan mempergunakan dana kelurahan itu 70 banding 30, 70% fisik, 30% non fisik, jadi total dana yang siap ada sekitar Rp300 juta," kata legislator PPP tersebut.
Potensi tersebut dianggap sangat besar namun, ada persoalan lain yang menjadi kendala, realisasi anggaran tersebut sangat minim lantaran pihak kelurahan masih bimbang dalam menggunakan anggarannya.
Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar akan memastikan proyek padat karya yang menjadi instruksi nasional bisa terus digalakkan di sisa penganggaran 2020.
Diketahui fokus pemulihan ekonomi pada parsial lima banyak menuai pro kontra, setelah adanya penolakan anggaran perubahan oleh DPRD Kota Makassar . Padahal salah satu upaya peningkatan yang menjadi fokus nasional yaitu penggalakan program padat karya , dimana semestinya ditekankan pada RAPBD-P 2020.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, meski tanpa penekanan di RAPBD-P, Komisi C memastikan pemulihan ekonomi yang mengacu pada pokok akan tetap dikawal dengan memastikan program padat karya bisa terus digenjot.
"Kami tetap akan mengontrol untuk melihat kinerja. Semua kegiatan di pokok akan tetap terlaksana terutama padat karya," ujarnya.
Menurut Acil sapaan akrab Fasruddin Rusli, setidaknya jika mengacu pada anggaran pokok sudah ada kurang lebih Rp300 juta anggaran yang siap diperuntukkan untuk program padat karya. Sisa bagaimana kelurahan memprioritaskan peruntukan tersebut.
"Rp416 juta itu (anggaran perkelurahan) itu semua kegiatan, dan 153 kelurahan yang akan memakai dan akan mempergunakan dana kelurahan itu 70 banding 30, 70% fisik, 30% non fisik, jadi total dana yang siap ada sekitar Rp300 juta," kata legislator PPP tersebut.
Potensi tersebut dianggap sangat besar namun, ada persoalan lain yang menjadi kendala, realisasi anggaran tersebut sangat minim lantaran pihak kelurahan masih bimbang dalam menggunakan anggarannya.
tulis komentar anda