Banyak Diprotes, Kartu Prakerja Disarankan Dikelola Daerah
Senin, 04 Mei 2020 - 02:30 WIB
Program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah pusat banyak mendapat keluhan buruh korban PHK. Foto/Ilustrasi
SEMARANG - Program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah pusat banyak mendapat keluhan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka kesulitan mengakses, karena pendaftaran hanya dilakukan secara sistem online.
"Kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Minggu (3/5/2020).
"Sebab kalau ini masuk ke satu sistem saja mereka apply di dalam satu sistem punya Menko Perekonomian, dugaan saya itu akan mbededeng, akan berjubel itu akan bikin stuck di sana," terangnya.
Politikus PDIP itu pun meminta program Kartu Prakerja diserahkan ke pemerintah daerah. Nantinya, pemda akan mendorong buruh yang menjadi korban PHK untuk mendaftar pada program itu, termasuk dilayani secara manual.
"Kami menyampaikan bahwa kami menyiapkan data manualnya sehingga temen-temen yang korban PHK, mereka butuh Kartu Prakerja atau dirumahkan, ini akan kita dorong ke sana," lugasnya.
"Nah kalau sistem ini bisa diperbaiki kayaknya lho ini akan bisa lebih mudah," tandas Ganjar saat rapat secara virtual dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, beserta jajaran kementerian dan para gubernur.
"Kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Minggu (3/5/2020).
"Sebab kalau ini masuk ke satu sistem saja mereka apply di dalam satu sistem punya Menko Perekonomian, dugaan saya itu akan mbededeng, akan berjubel itu akan bikin stuck di sana," terangnya.
Politikus PDIP itu pun meminta program Kartu Prakerja diserahkan ke pemerintah daerah. Nantinya, pemda akan mendorong buruh yang menjadi korban PHK untuk mendaftar pada program itu, termasuk dilayani secara manual.
"Kami menyampaikan bahwa kami menyiapkan data manualnya sehingga temen-temen yang korban PHK, mereka butuh Kartu Prakerja atau dirumahkan, ini akan kita dorong ke sana," lugasnya.
"Nah kalau sistem ini bisa diperbaiki kayaknya lho ini akan bisa lebih mudah," tandas Ganjar saat rapat secara virtual dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, beserta jajaran kementerian dan para gubernur.
Lihat Juga :