Banyak Diprotes, Kartu Prakerja Disarankan Dikelola Daerah
Senin, 04 Mei 2020 - 02:30 WIB
Program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah pusat banyak mendapat keluhan buruh korban PHK. Foto/Ilustrasi
SEMARANG - Program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah pusat banyak mendapat keluhan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka kesulitan mengakses, karena pendaftaran hanya dilakukan secara sistem online.
"Kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Minggu (3/5/2020).
"Sebab kalau ini masuk ke satu sistem saja mereka apply di dalam satu sistem punya Menko Perekonomian, dugaan saya itu akan mbededeng, akan berjubel itu akan bikin stuck di sana," terangnya.
Politikus PDIP itu pun meminta program Kartu Prakerja diserahkan ke pemerintah daerah. Nantinya, pemda akan mendorong buruh yang menjadi korban PHK untuk mendaftar pada program itu, termasuk dilayani secara manual.
"Kami menyampaikan bahwa kami menyiapkan data manualnya sehingga temen-temen yang korban PHK, mereka butuh Kartu Prakerja atau dirumahkan, ini akan kita dorong ke sana," lugasnya.
"Nah kalau sistem ini bisa diperbaiki kayaknya lho ini akan bisa lebih mudah," tandas Ganjar saat rapat secara virtual dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, beserta jajaran kementerian dan para gubernur.
Selain Kartu Prakerja, Ganjar juga meminta penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19 diserahkan ke tingkat desa. Sebab, penyaluran bantuan saat ini sangat sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.
Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, menanggapi serius usulan Ganjar. Bahkan, Doni meminta Ganjar untuk segera mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas pusat agar segera bisa direalisasikan.
"Ini usulan bagus dari Jawa Tengah. Bisa tidak Pak Ganjar segera buat surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial, agar segera ditindaklanjuti," kata Doni.
Doni juga meminta agar seluruh daerah melakukan inovasi serta terobosan dalam penanganan Covid-19. Berbagai upaya harus dilakukan agar penangnanan Covid-19 bisa efektif.
"Kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Minggu (3/5/2020).
"Sebab kalau ini masuk ke satu sistem saja mereka apply di dalam satu sistem punya Menko Perekonomian, dugaan saya itu akan mbededeng, akan berjubel itu akan bikin stuck di sana," terangnya.
Politikus PDIP itu pun meminta program Kartu Prakerja diserahkan ke pemerintah daerah. Nantinya, pemda akan mendorong buruh yang menjadi korban PHK untuk mendaftar pada program itu, termasuk dilayani secara manual.
"Kami menyampaikan bahwa kami menyiapkan data manualnya sehingga temen-temen yang korban PHK, mereka butuh Kartu Prakerja atau dirumahkan, ini akan kita dorong ke sana," lugasnya.
"Nah kalau sistem ini bisa diperbaiki kayaknya lho ini akan bisa lebih mudah," tandas Ganjar saat rapat secara virtual dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, beserta jajaran kementerian dan para gubernur.
Selain Kartu Prakerja, Ganjar juga meminta penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19 diserahkan ke tingkat desa. Sebab, penyaluran bantuan saat ini sangat sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.
Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, menanggapi serius usulan Ganjar. Bahkan, Doni meminta Ganjar untuk segera mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas pusat agar segera bisa direalisasikan.
"Ini usulan bagus dari Jawa Tengah. Bisa tidak Pak Ganjar segera buat surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial, agar segera ditindaklanjuti," kata Doni.
Doni juga meminta agar seluruh daerah melakukan inovasi serta terobosan dalam penanganan Covid-19. Berbagai upaya harus dilakukan agar penangnanan Covid-19 bisa efektif.
(mpw)
tulis komentar anda