Cek Kesiapan KPUD Banyuwangi, LaNyalla Singgung Sistem Pilpres Liberal

"Itulah mengapa hasil penelitian akademik Pusat Studi Pancasila UGM di Yogyakarta, oleh Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Efendi, menyebut bahwa isi pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar hasil Amandemen sudah tidak lagi menjabarkan Ideologi Pancasila, tetapi justru menjabarkan Ideologi Liberalis dan Individualis," tutur LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla mengajak semua pihak untuk kembali kepada sistem yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, yakni demokrasi Pancasila.

Dalam demokrasi Pancasila, seluruh elemen masyarakat terwakili dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi kedaulatan rakyat.

“Mereka kemudian menggunakan mekanisme musyawarah mufakat menunjuk Mandataris. Sehingga Presiden nantinya merupakan petugas rakyat, bukan petugas partai," tegas LaNyalla.

Ketua KPUD Banyuwangi, Dwi Anggraeni, menjelaskan jika secara kelembagaan pihaknya dalam kondisi siap menggelar pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka.

"Prinsipnya, apakah nantinya proporsional tertutup atau terbuka, kami dalam posisi siap. Kami terus sosialisasikan apa itu proporsional tertutup dan terbuka kepada masyarakat," kata Dwi.

Teknis lainnya, Dwi melanjutkan, pihaknya juga akan menyesuaikan dengan keputusan yang akan diambil oleh MK dan pemerintah.

"Secara teknis tak ada kendala. Kami siap segera untuk beradaptasi dengan sistem yang dipilih nantinya. Kalau proporsional terbuka, kami siap. Begitu juga dengan proporsional tertutup, tak ada masalah," ujar Dwi.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ahli A Zaldy Irza Pahlevi Abdurrasyid. Sedangkan Ketua KPUD Banyuwangi dampingi anggota yakni Dian Mardiyanto dan Eko Sumanto.