Miris! Ada 30.000 Lebih Rumah Tidak Layak Huni di DIY
loading...
Kepala Dinas PUESDM DIY, Anna Rina Herbranti menyatakan masih ada sekitar 30.000 rumah tidak layak huni, Senin (9/1/2023). Foto MPI/Yohanes Demo
A
A
A
JOGJA - Jumlah rumah yang tidak layak huni (RTLH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih cukup tinggi. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY menyatakan masih ada sekitar 30.000 rumah tidak layak huni.
Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Anna Rina Herbranti, mengungkapkan bahwa jumlah ini sudah jauh berkurang kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sebab, jumlah RTLH di DIY 5 tahun lalu menurut dia sempat mencapai 65.000 unit.
"Ada cukup banyak, RTLH itu kalau dari baseline-nya ada 65.000-an, kita sudah membantu kira-kira 32.000 dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kurang lebih masih 30.000-an,” kata Anna Rina Herbranti saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (9/1/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria rumah yang dianggap tidak layak huni, misalnya mengalami kerusakan parah, terutama kerusakan pada konstruksi rumah yang membahayakan penghuninya.
Kemudian luas yang tidak standar, pencahayaan alami yang kurang, hingga masalah sanitasi yang buruk.
Untuk mengurangi RTLH tersebut, Anna mengatakan bahwa tahun ini pemerintah DIY akan menggelontorkan dana senilai kurang lebih Rp 7 miliar untuk membangun 25 titik rumah terintegrasi untuk pemilik rumah-rumah yang tidak layak huni.
Adapun jumlah rumah di tiap titik tersebut berbeda-beda, ada yang 7 rumah sampai belasan rumah per titik.
"Tahun ini baru di Bantul dan Gunungkidul," kata dia.
Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Anna Rina Herbranti, mengungkapkan bahwa jumlah ini sudah jauh berkurang kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sebab, jumlah RTLH di DIY 5 tahun lalu menurut dia sempat mencapai 65.000 unit.
"Ada cukup banyak, RTLH itu kalau dari baseline-nya ada 65.000-an, kita sudah membantu kira-kira 32.000 dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kurang lebih masih 30.000-an,” kata Anna Rina Herbranti saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (9/1/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria rumah yang dianggap tidak layak huni, misalnya mengalami kerusakan parah, terutama kerusakan pada konstruksi rumah yang membahayakan penghuninya.
Kemudian luas yang tidak standar, pencahayaan alami yang kurang, hingga masalah sanitasi yang buruk.
Untuk mengurangi RTLH tersebut, Anna mengatakan bahwa tahun ini pemerintah DIY akan menggelontorkan dana senilai kurang lebih Rp 7 miliar untuk membangun 25 titik rumah terintegrasi untuk pemilik rumah-rumah yang tidak layak huni.
Baca Juga
Adapun jumlah rumah di tiap titik tersebut berbeda-beda, ada yang 7 rumah sampai belasan rumah per titik.
"Tahun ini baru di Bantul dan Gunungkidul," kata dia.
Explore More