Pemuda Adat Keerom Dukung Gubernur Lukas Enembe Diperiksa di Jakarta

Karena itu, Anis menyarankan agar di era Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua, Pemerintah Pusat atau KPK juga mau melibatkan komponen-komponen masyarakat yang ada di daerah untuk ikut melakukan pengawasan. Komponen masyarakat yang dimaksudkan Anis adalah para pemuka masyarakat dari unsur adat, gereja, dan organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di wilayah Papua.

“Saran saya kepada KPK agar bisa melibatkan kami dari OKP, kemudian dari tokoh agama, tokoh adat, itu harus dilibatkan, karena KPK belum tentu tahu jangkauan sampai di (wilayah-wilayah), karena yang punya wilayah setempat pasti lebih tahu banyak sekali.

Baca: Diberi Tumpangan Menginap, Pria di Denpasar Malah Kuras Barang Teman.

Jadi saya mohon kepada KPK untuk bekerja sama dengan kami, bermitra dengan organisasi apa saja, karena kami organisasi juga berbicara tentang hal pembangunan, hal perubahan,” saran Anis.

Anis menyebut sejumlah OKP yang ada di wilayah Kabupaten Keerom yang menurutnya sangat siap bekerja sama dengan KPK, yakni Pemuda Dewan Adat Keerom, Pemuda Saireri di wilayah Keerom, Papua Muda Inspiratif, KNPI, dan GAMKI.

“OKP yang saya sebut ini, kami sama-sama satu misi. Selama ini kami sama-sama berjalan, ada kegiatan dimana, kami sama-sama, OKP-OKP yang anti korupsi dan dukung program pemerintah,” pungkasnya.