Warga Keluhkan Aplikasi Milik BPBD Madiun Senilai Ratusan Juta Rupiah Tak Bisa Dioperasikan
loading...
A
A
A
"Aplikasi Zero Risk di-update. Berubah nama, dikembangkan lagi jadi MIB. 2020 kalau zero risk. Mungkin 2-3 minggu kalau lolos verifikasi ini MIB namanya," ujarnya.
Dia pun menjelaskan panjang lebar alasan perubahan nama aplikasi. "Di-takedown di-upload hasil update-nya secara manual. Tidak berkenan menggunakan nama zero risk. Nol risiko. Katanya mendahului Yang Kuasa," kata dia.
Rafif mengatakan, aplikasi yang dibuat dengan nilai kontrak sekitar Rp349 juta itu telah didaftarkan ke Play Store. Hanya saja, saat ini sedang di-takedown dan di-update dengan penyesuaian source. Tak hanya itu, aplikasi tersebut juga tengah ditingkatkan fitur dan spesifikasinya.
Meski demikian, Rafif mengakui hingga saat ini aplikasi MIB belum muncul di Play Store. Padahal paket pekerjaan telah selesai dan terbayarkan dengan anggaran baru dari APBD 2022 senilai Rp75.555.000. Dia berdalih kontrak pekerjaan dengan BPBD Kabupaten Madiun tidak sampai proses perilisan melalui Play Store meskipun pihaknya akan mengusahakan.
"Cuma baru kami upayakan di Play Store. Masih proses verifikasi yang itu di luar ranah kami. Paketnya pengembangan sistem dan aplikasi berikut update server dan framework saja," katanya. Hingga berita ini ditulis, aplikasi RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor) belum bisa diakses. Aplikasi hanya memunculkan tanda loading saat pengguna hendak mendaftar.
Dia pun menjelaskan panjang lebar alasan perubahan nama aplikasi. "Di-takedown di-upload hasil update-nya secara manual. Tidak berkenan menggunakan nama zero risk. Nol risiko. Katanya mendahului Yang Kuasa," kata dia.
Rafif mengatakan, aplikasi yang dibuat dengan nilai kontrak sekitar Rp349 juta itu telah didaftarkan ke Play Store. Hanya saja, saat ini sedang di-takedown dan di-update dengan penyesuaian source. Tak hanya itu, aplikasi tersebut juga tengah ditingkatkan fitur dan spesifikasinya.
Meski demikian, Rafif mengakui hingga saat ini aplikasi MIB belum muncul di Play Store. Padahal paket pekerjaan telah selesai dan terbayarkan dengan anggaran baru dari APBD 2022 senilai Rp75.555.000. Dia berdalih kontrak pekerjaan dengan BPBD Kabupaten Madiun tidak sampai proses perilisan melalui Play Store meskipun pihaknya akan mengusahakan.
"Cuma baru kami upayakan di Play Store. Masih proses verifikasi yang itu di luar ranah kami. Paketnya pengembangan sistem dan aplikasi berikut update server dan framework saja," katanya. Hingga berita ini ditulis, aplikasi RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor) belum bisa diakses. Aplikasi hanya memunculkan tanda loading saat pengguna hendak mendaftar.
(msd)
Explore More