Warga Keluhkan Aplikasi Milik BPBD Madiun Senilai Ratusan Juta Rupiah Tak Bisa Dioperasikan
Kamis, 10 November 2022 - 13:28 WIB
loading...
Tangkapan layar aplikasi milik BPBD Kabupaten Madiun, RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor), yang tidak bisa dioperasikan. (Foto: Istimewa)
A
A
A
MADIUN - Aplikasi milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ( BPBD ) Kabupaten Madiun, RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor), tak bisa digunakan. Padahal biaya pembuatan aplikasi berlogo ZR (Zero Risk) tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, M Zahrowi menegaskan aplikasi tersebut bisa digunakan. "Sampun Om," kata pria yang akrab disapa Rowi itu saat dikonfirmasi awak media, Kamis (10/11/2022).
Akan tetapi, sejumlah warga dan relawan mengaku tak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Mereka tak bisa mengoperasikan ataupun mendaftar pada aplikasi.
"Saya ketik RKT BPBD Kab. Madiun. Terus instal, saat mau melanjutkan ke tahap berikutnya seperti mendaftar tidak bisa. Muter-muter terus di HP saya, terus muncul tulisan error," ujar salah seorang warga Madiun, Fery, Kamis (10/11/2022).
Baca juga: Sindir Wagub Jatim Emil Dardak, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto: Siapa? Saya Tidak Kenal
Hal yang sama juga diungkapkan Yanto, warga Caruban. Pria berusia 43 tahun itu mengaku mengetahui aplikasi Zero Risk dari mulut ke mulut.
Dia menilai aplikasi itu akan berguna berhubung banyak bencana yang terjadi. Karena penasaran, bapak satu anak itu kemudian mencoba mengunduhnya, namun tak kunjung bisa dioperasikan walau dilakukan berulang kali. "Tak intsal bolak-balik gak iso ZR kui. Muter-muter terus, sampai tulisan muncul error, ya wis males," katanya.
Dikutip dari laman LPSE Kabupaten Madiun, Aplikasi Zero Risk (ZR) RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor), dikerjakan oleh PT Razen Tekonologi Indonesia melalui tender yang dimenangkan pada November 2020 lalu.
Nilai kontraknya Rp349.591.000. Pada laman LPSE tersebut, nama pekerjaan yang tertera adalah "Pembuatan Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi" dengan nilai pagu paket Rp359.315.000 yang bersumber dari APBD 2020.
Saat dikonfimasi, Humas PT Razen Teknologi Indonesia, Rafif Adziabi membenarkan aplikasi tersebut dikerjakan oleh pihaknya dengan nilai kontrak yang tertera pada laman LPSE. Dia menyatakan, aplikasi Zero Risk kini telah berubah nama menjadi MIB atau Mitigasi Bencana.
"Aplikasi Zero Risk di-update. Berubah nama, dikembangkan lagi jadi MIB. 2020 kalau zero risk. Mungkin 2-3 minggu kalau lolos verifikasi ini MIB namanya," ujarnya.
Dia pun menjelaskan panjang lebar alasan perubahan nama aplikasi. "Di-takedown di-upload hasil update-nya secara manual. Tidak berkenan menggunakan nama zero risk. Nol risiko. Katanya mendahului Yang Kuasa," kata dia.
Rafif mengatakan, aplikasi yang dibuat dengan nilai kontrak sekitar Rp349 juta itu telah didaftarkan ke Play Store. Hanya saja, saat ini sedang di-takedown dan di-update dengan penyesuaian source. Tak hanya itu, aplikasi tersebut juga tengah ditingkatkan fitur dan spesifikasinya.
Meski demikian, Rafif mengakui hingga saat ini aplikasi MIB belum muncul di Play Store. Padahal paket pekerjaan telah selesai dan terbayarkan dengan anggaran baru dari APBD 2022 senilai Rp75.555.000. Dia berdalih kontrak pekerjaan dengan BPBD Kabupaten Madiun tidak sampai proses perilisan melalui Play Store meskipun pihaknya akan mengusahakan.
"Cuma baru kami upayakan di Play Store. Masih proses verifikasi yang itu di luar ranah kami. Paketnya pengembangan sistem dan aplikasi berikut update server dan framework saja," katanya. Hingga berita ini ditulis, aplikasi RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor) belum bisa diakses. Aplikasi hanya memunculkan tanda loading saat pengguna hendak mendaftar.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, M Zahrowi menegaskan aplikasi tersebut bisa digunakan. "Sampun Om," kata pria yang akrab disapa Rowi itu saat dikonfirmasi awak media, Kamis (10/11/2022).
Akan tetapi, sejumlah warga dan relawan mengaku tak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Mereka tak bisa mengoperasikan ataupun mendaftar pada aplikasi.
"Saya ketik RKT BPBD Kab. Madiun. Terus instal, saat mau melanjutkan ke tahap berikutnya seperti mendaftar tidak bisa. Muter-muter terus di HP saya, terus muncul tulisan error," ujar salah seorang warga Madiun, Fery, Kamis (10/11/2022).
Baca juga: Sindir Wagub Jatim Emil Dardak, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto: Siapa? Saya Tidak Kenal
Hal yang sama juga diungkapkan Yanto, warga Caruban. Pria berusia 43 tahun itu mengaku mengetahui aplikasi Zero Risk dari mulut ke mulut.
Dia menilai aplikasi itu akan berguna berhubung banyak bencana yang terjadi. Karena penasaran, bapak satu anak itu kemudian mencoba mengunduhnya, namun tak kunjung bisa dioperasikan walau dilakukan berulang kali. "Tak intsal bolak-balik gak iso ZR kui. Muter-muter terus, sampai tulisan muncul error, ya wis males," katanya.
Dikutip dari laman LPSE Kabupaten Madiun, Aplikasi Zero Risk (ZR) RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor), dikerjakan oleh PT Razen Tekonologi Indonesia melalui tender yang dimenangkan pada November 2020 lalu.
Nilai kontraknya Rp349.591.000. Pada laman LPSE tersebut, nama pekerjaan yang tertera adalah "Pembuatan Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi" dengan nilai pagu paket Rp359.315.000 yang bersumber dari APBD 2020.
Saat dikonfimasi, Humas PT Razen Teknologi Indonesia, Rafif Adziabi membenarkan aplikasi tersebut dikerjakan oleh pihaknya dengan nilai kontrak yang tertera pada laman LPSE. Dia menyatakan, aplikasi Zero Risk kini telah berubah nama menjadi MIB atau Mitigasi Bencana.
"Aplikasi Zero Risk di-update. Berubah nama, dikembangkan lagi jadi MIB. 2020 kalau zero risk. Mungkin 2-3 minggu kalau lolos verifikasi ini MIB namanya," ujarnya.
Dia pun menjelaskan panjang lebar alasan perubahan nama aplikasi. "Di-takedown di-upload hasil update-nya secara manual. Tidak berkenan menggunakan nama zero risk. Nol risiko. Katanya mendahului Yang Kuasa," kata dia.
Rafif mengatakan, aplikasi yang dibuat dengan nilai kontrak sekitar Rp349 juta itu telah didaftarkan ke Play Store. Hanya saja, saat ini sedang di-takedown dan di-update dengan penyesuaian source. Tak hanya itu, aplikasi tersebut juga tengah ditingkatkan fitur dan spesifikasinya.
Meski demikian, Rafif mengakui hingga saat ini aplikasi MIB belum muncul di Play Store. Padahal paket pekerjaan telah selesai dan terbayarkan dengan anggaran baru dari APBD 2022 senilai Rp75.555.000. Dia berdalih kontrak pekerjaan dengan BPBD Kabupaten Madiun tidak sampai proses perilisan melalui Play Store meskipun pihaknya akan mengusahakan.
"Cuma baru kami upayakan di Play Store. Masih proses verifikasi yang itu di luar ranah kami. Paketnya pengembangan sistem dan aplikasi berikut update server dan framework saja," katanya. Hingga berita ini ditulis, aplikasi RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor) belum bisa diakses. Aplikasi hanya memunculkan tanda loading saat pengguna hendak mendaftar.
(msd)
Lihat Juga :
