BK DPRD Beberkan Alasan Legislator Jadi Penjamin Jenazah COVID-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 16:07 WIB
loading...
Kantor DPRD Makassar, Badan Kehormatan DPRD Makassar sudah memeriksa legislator yang jadi penjamin pengambilan jenazah COVID-19 di RS Daya. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar , membeberkan keterangan Legislator Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso, perihal surat penjaminan pengambilan jenazah positif COVID-19 yang ditandatangani di RS Daya Makassar.
Wakil Ketua BK DPRD Kota Makassar Abdul Azis Namu yang dihubungi menjelaskan bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan kepada pihaknya melalui rapat BK. Ada persoalan statusnya sebagai anggota dewan banyak disalah pahami masyarakat.
"Ustad Hadi di sana bukan kapasitasnya karena dewannya tapi sebagai relawan, jadi dia terlibat di sana sebagai relawan, kebetulan saja dia sebagai anggota DPR," kata Azis.
Baca Juga: Kapolda Sulsel Pastikan Legislator Penjamin Jenazah COVID-19 Akan Diperiksa
Dari kegerangan Hadi, kapasitasnya sebagai dewan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu melainkan hanya sebagai relawan di sana.
Keterangan yang ditandatanganinya juga sama sekali tidak dibuat sendiri olehnya melainkan oleh pihak Rumah Sakit.
"Jadi dia saat itu kategori relawan, jadi mungkin ada hubungan keluarga dengan sang pasien itu, dan pihak RS membuat pernyataan, kebetulan saja pekerjaannya sebagai anggota DPRD kan di situ ada nama, pekerjaannya apa, kan tidak mungkin dia mau tulis apa," katanya.
Hal ini yang kemudian justru banyak disoroti, apalagi surat keterangan itu serta merta disodorkan sebagai jaminan untuk pasien tersebut.
Keterangan lainnya dibeberkan Azis, status pasien saat itu juga sama sekali belum jelas apakah telah positif atau negatif sehingga hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi Hadi untuk mengambil keputusan tersebut.
"Jadi ustad Hadi taunya bahwa ini belum positif karena belum ada hasil tesnya keluar, saat itu usatad Hadi bilang kalau memang dia positif saya akan lakukan sesuai dengan protokol COVID-19," katanya.
Selain itu Hadi melalui keterangannya, cukup banyak mengeluhkan miss informasi yang diberitakan media dimana posisinya sebagai dewan yang kerap disoroti.
Lebih jauh, Azis sendiri masih sebatas mendengarkan keterangan dari Dewan bersangkutan, sehingga belum ada keterangan pasti terkait hal ini, masih akan ada rapat lanjutan untuk menelisik lebih jauh keterangan yang diberikan ke pihaknya tersebut.
Rencananya hal ini bakal diselenggatakan kembali dalam waktu dekat, paling tidak pekan depan. Pihaknya sendiri membeberkan bakal memanggil pihak RS Daya.
"Kita mau panggil semacam tim dokternya atau apakah di sana, yah semacam itu (saksi) karena kita masih mau klarifikasi semua ini, jadi dipanggil juga sama-sama ustad Hadi hadir di BK nanti," beber Legislator PPP ini.
Baca Juga: Polisi Sudah Periksa 11 Saksi pada Kasus Penjaminan Jenazah COVID-19
Wakil Ketua BK DPRD Kota Makassar Abdul Azis Namu yang dihubungi menjelaskan bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan kepada pihaknya melalui rapat BK. Ada persoalan statusnya sebagai anggota dewan banyak disalah pahami masyarakat.
"Ustad Hadi di sana bukan kapasitasnya karena dewannya tapi sebagai relawan, jadi dia terlibat di sana sebagai relawan, kebetulan saja dia sebagai anggota DPR," kata Azis.
Baca Juga: Kapolda Sulsel Pastikan Legislator Penjamin Jenazah COVID-19 Akan Diperiksa
Dari kegerangan Hadi, kapasitasnya sebagai dewan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu melainkan hanya sebagai relawan di sana.
Keterangan yang ditandatanganinya juga sama sekali tidak dibuat sendiri olehnya melainkan oleh pihak Rumah Sakit.
"Jadi dia saat itu kategori relawan, jadi mungkin ada hubungan keluarga dengan sang pasien itu, dan pihak RS membuat pernyataan, kebetulan saja pekerjaannya sebagai anggota DPRD kan di situ ada nama, pekerjaannya apa, kan tidak mungkin dia mau tulis apa," katanya.
Hal ini yang kemudian justru banyak disoroti, apalagi surat keterangan itu serta merta disodorkan sebagai jaminan untuk pasien tersebut.
Keterangan lainnya dibeberkan Azis, status pasien saat itu juga sama sekali belum jelas apakah telah positif atau negatif sehingga hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi Hadi untuk mengambil keputusan tersebut.
"Jadi ustad Hadi taunya bahwa ini belum positif karena belum ada hasil tesnya keluar, saat itu usatad Hadi bilang kalau memang dia positif saya akan lakukan sesuai dengan protokol COVID-19," katanya.
Selain itu Hadi melalui keterangannya, cukup banyak mengeluhkan miss informasi yang diberitakan media dimana posisinya sebagai dewan yang kerap disoroti.
Lebih jauh, Azis sendiri masih sebatas mendengarkan keterangan dari Dewan bersangkutan, sehingga belum ada keterangan pasti terkait hal ini, masih akan ada rapat lanjutan untuk menelisik lebih jauh keterangan yang diberikan ke pihaknya tersebut.
Rencananya hal ini bakal diselenggatakan kembali dalam waktu dekat, paling tidak pekan depan. Pihaknya sendiri membeberkan bakal memanggil pihak RS Daya.
"Kita mau panggil semacam tim dokternya atau apakah di sana, yah semacam itu (saksi) karena kita masih mau klarifikasi semua ini, jadi dipanggil juga sama-sama ustad Hadi hadir di BK nanti," beber Legislator PPP ini.
Baca Juga: Polisi Sudah Periksa 11 Saksi pada Kasus Penjaminan Jenazah COVID-19
(agn)
Lihat Juga :
