Penundaan Pengumuman Lelang BUMD di Makassar Dinilai Sarat KKN

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Prof. Deddy Tikson, menyebut penundaan pengumuman hasil seleksi lelang jabatan BUMD sarat kepentingan personal. Pasalnya, penundaan itu dilatarbelakangi oleh keinginan wali kota sendiri.

"Harusnya diumumkan kalau semua tahapan sudah selesai. Sesuai jadwal kan tanggal 4 Juni. Kalau ditunda, mau bilang apa lagi kita kalau sudah begitu karakter pemerintah," katanya.

"Sekarang siapa yang punya kepentingan dengan penundaan ini? Kan kacau kalau begitu," tegas Deddy.

Menurut Dedi, rencana penambahan jumlah pejabat direksi maupun dewan pengawas tak boleh disangkutpautkan dengan seleksi yang berjalan saat ini. Seharusnya, seleksi yang berjalan diselesaikan lebih dahulu, lalu penambahan pejabat digodok terpisah melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Penambahan pejabat itu kan namanya re-organisasi. Itu sudah bukan lagi kaitannya dengan pengisian jabatan yang sekarang ada. Kalau mau ada penambahan, lakukan setelah seleksi. Kan harus ditetapkan dulu strukturnya melalui Perwali. Kalau yang sekarang harusnya diumumkan dulu lalu di-SK-kan," tuturnya.



Selain itu, Deddy mengindikasikan adanya unsur nepotisme dalam penundaan ini. Apalagi, sejumlah pelamar lelang jabatan ditengarai adalah orang dekat wali kota.

"Itu artinya sudah tidak menggunakan transparansi dan integritas dan tidak bebas KKN. Penundaan ini bikin kita jadi menyangka kalau memang wali kota masih mau melihat teman-temannya," bebernya.

"BUMD itu dipakai sebagai sarang untuk memberi makan tim sukses. Artinya belum pada reformasi birokrasi. Tidak ada integritas," pungkas Deddy.