Pemkab Luwu Utara Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
Senin, 11 April 2022 - 16:47 WIB
loading...
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.
Hal ini ditandai saat Rapat Koordinasi dengan agenda membahas rencana kerja tim Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lutra, Senin (11/04/22).
Baca Juga: Kabupaten Luwu Utara Targetkan 1.186 Akseptor KB
Rapat tersebut yang dilakukan adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari produk usaha makro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Armiadi mengatakan produk dalam negeri atau PDN Lutra di lakukan minimal 40%. Dan diharapkan bisa di atasnya.
Namun, kata Armiadi, tantangan untuk melakukan hal tersebut tidak mudah, karena ini hal baru kita terapkan di tahun 2022.
"Sehingga tentu yang paling kita rasakan adalah terkait dengan SDM kita baik di lingkup pemerintah daerah baik itu penyedia kontraktor maupun rekanan," kata dia.
Hal ini ditandai saat Rapat Koordinasi dengan agenda membahas rencana kerja tim Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lutra, Senin (11/04/22).
Baca Juga: Kabupaten Luwu Utara Targetkan 1.186 Akseptor KB
Rapat tersebut yang dilakukan adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari produk usaha makro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Armiadi mengatakan produk dalam negeri atau PDN Lutra di lakukan minimal 40%. Dan diharapkan bisa di atasnya.
Namun, kata Armiadi, tantangan untuk melakukan hal tersebut tidak mudah, karena ini hal baru kita terapkan di tahun 2022.
"Sehingga tentu yang paling kita rasakan adalah terkait dengan SDM kita baik di lingkup pemerintah daerah baik itu penyedia kontraktor maupun rekanan," kata dia.
Lihat Juga :
