Tak Bisa Ikut SNBP, Ratusan Siswa SMK 10 Medan Blokir Jalan dan Segel Sekolah

MEDAN - Ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan, Sumatera Utara bersama orang tua ber unjuk rasa di depan gedung SMK Negeri 10 Medan, Jalan Cik Ditiro, Kota Medan, Rabu (12/2/2025) pagi. Aksi ini buntut dari gagalnya ratusan siswa di sekolah tersebut mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ( SNBP ) pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025, akibat kelalaian pihak sekolah.

Dalam unjuk rasa tersebut, para siswa dan orang tua membawa sejumlah poster dan spanduk berisi pesan kekecewaan mereka terhadap pihak sekolah. Mereka juga sempat melakukan aksi blokir jalan di depan sekolah.

Unjuk rasa juga diisi dengan orasi dari para siswa dan orang tua yang kesal karena pihak sekolah seolah lepas tangan dengan kondisi yang terjadi. Apalagi ada intimidasi dari pihak sekolah terhadap para siswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Kekesalan itu ditumpahkan para siswa dengan menyegel pintu masuk sekolah dengan poster dan spanduk yang mereka bawa.



Devi Yuniar, salah seorang siswa SMKN 10 Medan yang gagal mengikuti SNBP, menjelaskan, SNBP adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. SNBP merupakan jalan yang mereka tunggu-tunggu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi impian.

"Sekarang kami nggak bisa ikut SNBP, padahal itu hal yang sangat kami tunggu-tunggu. Kami ini semua masuk (perguruan tinggi). Tapi karena SNBP bermasalah, banyak yang nggak bisa masuk kuliah. Karena ada beberapa juga yang tidak mau ikut melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Jadi SNBP ini sangat dinantikan," katanya.

Devi berharap agar Presiden Prabowo memberikan perhatian dalam kasus mereka ini dan menegaskan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk kembali membuka Portal SNBP. "Harapan kami kepada Pak Prabowo supaya Portal SNBP-nya dibuka kembali untuk kami. Sehingga kami bisa ikut dan berkuliah di kampus yang kami impikan," katanya.

Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, Widya Ariani Nasution menyebut, kasus kelalaian sekolah ini bukan baru pertama kali terjadi. Perlu dilakukan evaluasi dan penindakan terhadap semua yang terlibat dan bertanggungjawab atas prosesnya.

"Kami meminta semua pihak diperiksa. kenapa bisa terjadi seperti ini. Kenapa sekolah negeri yang harusnya bisa menjadi harapan bagi kami orang-orang tua untuk menitipkan anak-anak di sekolah ini, bisa mengikuti proses ke jenjang berikutnya. Tapi mereka bisa melakukan seperti ini. Apa yang terjadi sebenarnya. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam penanganan sekolah. Kami berharap ada sanksi bagi yagn terkait. Kalau bisa dinonaktifkan atau dipecat," tegasnya.