Polres Bone Siagakan 425 Personel Amankan Aksi di Kantor Bupati dan DPRD

BONE - Kelompok Cipayung Plus Bone yang merupakan gabungan anggota dari HMI, PMII, IMM, dan Sapma akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bone Jl Ahmad Yani dan Kantor DPRD Bone Jl Kompleks Stadiona Lapatau, Kota Watampone, Senin (11/4/2022).

Aksi itu sebagai bentuk seruan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menolak sejumlah wacana pemerintah pusat.

"Hasil konsolidasi Cipayung Plus Kabupaten Bone akan melakukan aksi di dua titik sentral, yakni Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD Bone, tepatnya hari Senin besok," kata aktivis Kelompok Cipayung Plus Bone Syamsul Rijal, Minggu (10/4/2022).



Dia menyebutkan, ada 4 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut, yakni isu penundaan pemilu, menolak Jokowi tiga periode, kenaikan bahan pokok, dan kenaikan BBM.

Hal senada disampaikan Kelompok Cipayung Plus PMII Cabang Bone Muh Nurwan Tifta. Dia menyebutkan Kelompok Cipayung Plus Bone yang tergabung HMI, PMII, IMM, dan Sapma sudah melakukan konsolidasi di Podium Lapangan Merdeka terkait kesepakatan melaksnakan aksi besok.

"Kita semua satu komando besok, dengan estimasi massa diperkirakan mencapai 200 orang dan akan mulai pada pukul 10.00 Wita besok," katanya.

Terpisah, Kapolres Bone AKBP Ardiansyah menyebuutkan pihak Polres Bone telah mempersiapkan dan menyiagakan 425 personel untuk pengamanan.

"Sebanyak 425 personel disiagakan, termasuk 80 orang dari pasukan Brimob yang akan melakukan pengamanan, juga ada pengamanan gabungan termasuk tambahan dari TNI sebanyak 30 orang dan juga dibantu anggota dari Satpol-PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone ," kata Ardiansyah.



Ardiansyah memastikan personelnya tetap mengikuti prosedur yang ada dan tidak melakukan tindakan represif saat mengawal aksi demonstrasi nanti.

Selain itu, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan.

"Sehingga diharapkan aksi besok berjalan tertib dan damai. Demonstrasi merupakan hak politik untuk menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Jangan merusak fasilitas umum," tambahnya.