Demo DOB Rawan Rusuh, Ketua DPRP: Aspirasi Bisa Disampaikan dengan Audiensi

Jum'at, 01 April 2022 - 08:25 WIB
loading...
Demo DOB Rawan Rusuh, Ketua DPRP: Aspirasi Bisa Disampaikan dengan Audiensi
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw meminta penyampaian aspirasi penolakan DOB dilakukan dengan cara audiensi atau secara tertulis melalui surat. Foto SINDOnews
A A A
Ketua DPR Papua , Jhony Banua Rouw meminta penyampaian aspirasi penolakan DOB yang rencananya akan dilakukan Jumat (1/4/2022) hari ini dilakukan dengan cara audiensi atau secara tertulis melalui surat. Hal ini, kata Jhony, untuk menghindari bentrok dengan aparat dan massa pendukung.

"Ada dua kelompok soal pemekaran di Papua. Saya katakan ada dua kelompok karena yang datang kesaya sebagai Ketua DPR Papua ada yang datang meminta pemekaran dan ada yang datang menolak. Kemaren sore juga saya ketemu dengan adik-adik BEM Perguruan Tinggi di Jayapura. Saya ketemu langsung dan mengundang dan mendengarkan alasan mereka menolak itu kenapa," kata Jhony, Kamis (31/3/2022). Baca juga: Kawal Demo DOB Hari Ini, Polresta Jayapura Kerahkan Ribuan Personel Gabungan



Menurut Jhony, dengan audiensi demikian, dewan langsung mengetahui alasan-alasan penolakan dan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan. "Kami siap menerima aspirasi masyarakat, baik tertulis maupun audiensi. Kita diskusi agar dewan bisa memberikan keputusan atau pertimbangan dengan landasan yang baik," ucapnya.

Terkait informasi demo besar-besaran penolakan DOB di Kota Jayapura dan sekitarnya, dia juga meminta agar tidak dilakukan demo. "Saya imbau masyarakat, alangkah baiknya bisa dengan cara menyurati kami sebagai DPRP, audiensi terkait aspirasi itu, toh sama. Kami akan menerima juga, dibandingkan dengan begitu banyak masyarakat yang turun ke jalan, yang nanti bisa ada korban," ujarnya. Baca juga: Buchtar Tabuni Sesalkan Demo DOB Ricuh, Sebut Aparat Jangan Blokade Aksi

Jhony berjanji, pihaknya siap menerima aspirasi itu dan akan membawanya ke pemerintah pusat. "Dengan UU Otsus Nomor 2, kami DPRP tidak memiliki kewenangan lagi untuk memberikan rekomendasi menerima atau menolak pemekaran. Sekarang bisa langsung oleh pemerintah pusat," pungkasnya.
(don)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2449 seconds (10.101#12.26)