Buchtar Tabuni Sesalkan Demo DOB Ricuh, Sebut Aparat Jangan Blokade Aksi
loading...
A
A
A
JAYAPURA - Demo penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang digelar masyarakat mengatas namakan Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua di Nabire hingga berujung ricuh disesalkan Ketua Dewan West Papua Buchtar Tabuni.
Buchtar menyebut, ricuh massa aksi lantaran blokade dan pembubaran paksa masa pendemo.
"Hari ini saya memberi saran kepada pihak Kepolisan, agar mari kita sama-sama hargai UU Kebebasan Berekspresi. Seandainya kalau di Papua setiap aksi itu selalu di blokade, itu menyebabkan konflik antara aparat keamanan dan masa aksi. Kita sedih dengan situasi ini," kata Buchtar kepada wartawan di Jayapura, Kamis (31/3/2022).
Menurutnya, lebih baik jika aparat Kepolisian memberikan ruang demokrasi penyampaian aspirasi, mengawal hingga proses penyampaian selesai.
"Kita sesalkan, kami harap sekali saudara Kapolda biarkan rakyat berekspresi, selama tidak melanggar hukum, dan kewajiban polisi adalah melindungi, mengayomi menjaga dan membawa mereka pada tempat tujuan di mana mereka mau sampaikan aspirasi."
"Tapi Polisi sendiri yang kadang memblokade. Ini yang menyebabkan rasa kebencian antara masyarakat dengan Polisi ini semakin lama semakin besar. Dan hari ini bisa saja buah dari itu," ucapnya.
Dengan sikap penanganan masa pendemo yang demikian, kata Buchtar, masyarakat akan semakin membenci Polisi.
"Di mana-mana masyarakat kalau lihat Polisi kayak musuh, tapi kalau cara-cara ini digunakan, pasti orang akan bersahabat dengan Polisi karena bertepatan dengan rakyat yang sedang menolak pemekaran," katanya.
Buchtar menyebut, ricuh massa aksi lantaran blokade dan pembubaran paksa masa pendemo.
"Hari ini saya memberi saran kepada pihak Kepolisan, agar mari kita sama-sama hargai UU Kebebasan Berekspresi. Seandainya kalau di Papua setiap aksi itu selalu di blokade, itu menyebabkan konflik antara aparat keamanan dan masa aksi. Kita sedih dengan situasi ini," kata Buchtar kepada wartawan di Jayapura, Kamis (31/3/2022).
Menurutnya, lebih baik jika aparat Kepolisian memberikan ruang demokrasi penyampaian aspirasi, mengawal hingga proses penyampaian selesai.
"Kita sesalkan, kami harap sekali saudara Kapolda biarkan rakyat berekspresi, selama tidak melanggar hukum, dan kewajiban polisi adalah melindungi, mengayomi menjaga dan membawa mereka pada tempat tujuan di mana mereka mau sampaikan aspirasi."
"Tapi Polisi sendiri yang kadang memblokade. Ini yang menyebabkan rasa kebencian antara masyarakat dengan Polisi ini semakin lama semakin besar. Dan hari ini bisa saja buah dari itu," ucapnya.
Dengan sikap penanganan masa pendemo yang demikian, kata Buchtar, masyarakat akan semakin membenci Polisi.
"Di mana-mana masyarakat kalau lihat Polisi kayak musuh, tapi kalau cara-cara ini digunakan, pasti orang akan bersahabat dengan Polisi karena bertepatan dengan rakyat yang sedang menolak pemekaran," katanya.