Rencana Proyek Pembangunan New Balai Kota Makassar Disorot
Minggu, 20 Maret 2022 - 21:24 WIB
loading...
Rencana pembangunan New Balai Kota Makassar disorot karena dinilai gedung balai kota saat ini masih refresentatif. Foto: Sindonews/Muchtamir Zaide
A
A
A
MAKASSAR - Proyek pembangunan New Balai Kota Makassar di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang ditarget dilakukan pada tahun 2023 mendapat sorotan dari pengamat tata ruang.
Hal itu lantaran gedung Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang ada saat ini dinilai masih representatif sebagai gedung pemerintahan, dan tidak terlalu mendesak untuk pembangunan gedung baru.
Baca Juga: Buntut Aksi Demonstrasi di Balai Kota Makassar, Puluhan Orang Diperiksa
"Menurut saya, ini cara pengelolaan pemerintah yang tidak begitu pas di saat kondisi sekarang. Terlalu banyak mau menghamburkan anggaran untuk sesuatu yang tidak terlalu penting," kata Pengamat Tata Ruang yang juga peneliti Ma'REFAT Institute (Makassar Research for Advance Transformation), Mohammad Muttaqin Azikin.
Menurutnya, posisi gedung Balai Kota saat ini cukup bisa melayani dan gampang diakses oleh masyarakat.Sehingga, kata Muttaqin jika Pemkot Makassar benar akan membangun New Balai Kota , justru akan semakin melegitimasi kawasan reklamasi CPI.
"Kawasan CPI maupun kawasan Losari secara keseluruhan itu Pemkot harus hati-hati mengeksploitasi di sana karena akan berdampak jangka panjang bagi Makassar," bebernya.
Lebih jauh, Muttaqin juga menyoroti kepentingan pembangunan New Balai Kota di kawasan elit CPI. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan ekslusif justru hanya akan memperbesar gap antara rakyat dan pemerintahnya.
"Kalau dipindahkan ke sana, ini seolah-olah mau menjauh dari rakyatnya. Sementara pelayanan publik pemerintahan itu harus dekat dengan rakyat, supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jangan makin menjauh, nanti tidak sensitif dengan persoalan yang dialami rakyat," pungkasnya.
Baca Juga: Kasus Kerumunan Demo di Balai Kota Makassar Sudah Tahap Penyidikan
Diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana melanjutkan proyek pembangunan New Balai Kota. proyek tersebut akan dibangun 36 lantai di atas lahan seluas 3,3 hektare di kawasan CPI. Selain jadi kantor pemerintah, New Balaikota juga bakal dijadikan sebagai pusat bisnis.
Danny sapaannya menuturkan, di periode pertama ia menjabat sebagai wali kota pada tahun 2014-2016, konsep New Balai Kota sudah ia canangkan. Yakni dengan membangun dua menara kembar.
Sepintas, rencana ini serupa dengan proyek Twin Tower yang digarap oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, Danny dengan tegas membantah hal itu.
Sebab, kata dia, desain New Balai Kota sudah disayembarakan dan pemenangnya diumumkan pada 2017 lalu. Hanya saja, saat masa jabatannya berkahir, rencana ini tidak dilanjutkan.
"Twin Tower yang contohi konsep New Balai Kota," katanya.
Danny menjelaskan, pihak CPI sebelumnya telah menyerahkan lahan seluas 3,3 hektare ke pemerintah kota sebagai bentuk kontribusi untuk Makassar atas aktivitas reklamasi yang dilakukan.
Baca Juga: Pegawai yang Parkir di Luar Balai Kota Makassar Disiapkan Shuttle Bus
"Dulu kan sudah ada perjanjiannya dengan CPI, karena hadirnya CPI di Makassar kan tidak ada kontribusinya untuk kota," jelasnya.
Namun, lanjut Danny, saat Nurdin Abdullah masih menjabat sebagai Gubernur Sulsel, lahan untuk Pemkot tersebut ditiadakan.
"Itu dihapus padahal sudah ada perjanjiannya, makanya sekarang saya tuntut kembali, minta izin sama Pemprov," bebernya.
Hal itu lantaran gedung Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang ada saat ini dinilai masih representatif sebagai gedung pemerintahan, dan tidak terlalu mendesak untuk pembangunan gedung baru.
Baca Juga: Buntut Aksi Demonstrasi di Balai Kota Makassar, Puluhan Orang Diperiksa
"Menurut saya, ini cara pengelolaan pemerintah yang tidak begitu pas di saat kondisi sekarang. Terlalu banyak mau menghamburkan anggaran untuk sesuatu yang tidak terlalu penting," kata Pengamat Tata Ruang yang juga peneliti Ma'REFAT Institute (Makassar Research for Advance Transformation), Mohammad Muttaqin Azikin.
Menurutnya, posisi gedung Balai Kota saat ini cukup bisa melayani dan gampang diakses oleh masyarakat.Sehingga, kata Muttaqin jika Pemkot Makassar benar akan membangun New Balai Kota , justru akan semakin melegitimasi kawasan reklamasi CPI.
"Kawasan CPI maupun kawasan Losari secara keseluruhan itu Pemkot harus hati-hati mengeksploitasi di sana karena akan berdampak jangka panjang bagi Makassar," bebernya.
Lebih jauh, Muttaqin juga menyoroti kepentingan pembangunan New Balai Kota di kawasan elit CPI. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan ekslusif justru hanya akan memperbesar gap antara rakyat dan pemerintahnya.
"Kalau dipindahkan ke sana, ini seolah-olah mau menjauh dari rakyatnya. Sementara pelayanan publik pemerintahan itu harus dekat dengan rakyat, supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jangan makin menjauh, nanti tidak sensitif dengan persoalan yang dialami rakyat," pungkasnya.
Baca Juga: Kasus Kerumunan Demo di Balai Kota Makassar Sudah Tahap Penyidikan
Diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana melanjutkan proyek pembangunan New Balai Kota. proyek tersebut akan dibangun 36 lantai di atas lahan seluas 3,3 hektare di kawasan CPI. Selain jadi kantor pemerintah, New Balaikota juga bakal dijadikan sebagai pusat bisnis.
Danny sapaannya menuturkan, di periode pertama ia menjabat sebagai wali kota pada tahun 2014-2016, konsep New Balai Kota sudah ia canangkan. Yakni dengan membangun dua menara kembar.
Sepintas, rencana ini serupa dengan proyek Twin Tower yang digarap oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, Danny dengan tegas membantah hal itu.
Sebab, kata dia, desain New Balai Kota sudah disayembarakan dan pemenangnya diumumkan pada 2017 lalu. Hanya saja, saat masa jabatannya berkahir, rencana ini tidak dilanjutkan.
"Twin Tower yang contohi konsep New Balai Kota," katanya.
Danny menjelaskan, pihak CPI sebelumnya telah menyerahkan lahan seluas 3,3 hektare ke pemerintah kota sebagai bentuk kontribusi untuk Makassar atas aktivitas reklamasi yang dilakukan.
Baca Juga: Pegawai yang Parkir di Luar Balai Kota Makassar Disiapkan Shuttle Bus
"Dulu kan sudah ada perjanjiannya dengan CPI, karena hadirnya CPI di Makassar kan tidak ada kontribusinya untuk kota," jelasnya.
Namun, lanjut Danny, saat Nurdin Abdullah masih menjabat sebagai Gubernur Sulsel, lahan untuk Pemkot tersebut ditiadakan.
"Itu dihapus padahal sudah ada perjanjiannya, makanya sekarang saya tuntut kembali, minta izin sama Pemprov," bebernya.
(agn)
Lihat Juga :
