Terganjal Rekom Satgas Covid, Polda Metro Tolak Usulan Reuni 212
loading...

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Foto: Erfan Maaruf/MPI
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengakui telah menerima pengajuan izin keramaian dari panitia acara reuni 212 tahun 2021. Meski telah menerima pengajuan izin keramaian Polda Metro belum memberikan izin.
”Sudah ada yang ajukan (surat) yaitu pada Kamis 18 November 2021 ini diajukan pada kita,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Kamis (25/11/2021).
Meski telah menerima surat pengajuan reuni 212 Polda Metro Jaya belum memberikan izin pada panitia acara. Hal itu karena sejumlah syarat belum dilengkapi oleh panitia acara. ”Namun kita belum beri rekomendasi ke kelengkapan ada persyaratan belum dipenuhi,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menyebut satu dari sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi tersebut adalah surat rekomendasi dari satgas Covid-19. Hal itu menjadi syarat karena keramaian digelar pada masa Pandemi Covid-19. ”Iya salah satunya itu (rekomendasi satgas Covid),” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PA 212, Bernard Abdul Jabar mengatakan pihaknya saat ini masih melihat situasi dan kondisi untuk menggelar acara tersebut. Pihaknya masih menentukan bentuk acara dan lokasinya karena akan digelar di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Jika melihat gelaran Aksi Reuni 212 pada tahun 2020 PA 212 tak mengerahkan massa secara besar-besaran hanya menggelar acara Dialog Nasional bertajuk Revolusi Akhlak sebagai pengganti Reuni 212 dan bakti sosial.
Aksi 212 merupakan aksi massa yang kali perdana digelar pada 2 Desember 2016. Aksi itu digelar menyusul pernyataan calon gubernur petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai telah menistakan Islam.Anggapan itu muncul setelah video berisi ucapan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 viral di media sosial. Alhasil, Ahok mendapat banyak kecaman dan berujung vonis bui atas tindakannya tersebut.
”Sudah ada yang ajukan (surat) yaitu pada Kamis 18 November 2021 ini diajukan pada kita,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Kamis (25/11/2021).
Meski telah menerima surat pengajuan reuni 212 Polda Metro Jaya belum memberikan izin pada panitia acara. Hal itu karena sejumlah syarat belum dilengkapi oleh panitia acara. ”Namun kita belum beri rekomendasi ke kelengkapan ada persyaratan belum dipenuhi,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menyebut satu dari sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi tersebut adalah surat rekomendasi dari satgas Covid-19. Hal itu menjadi syarat karena keramaian digelar pada masa Pandemi Covid-19. ”Iya salah satunya itu (rekomendasi satgas Covid),” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PA 212, Bernard Abdul Jabar mengatakan pihaknya saat ini masih melihat situasi dan kondisi untuk menggelar acara tersebut. Pihaknya masih menentukan bentuk acara dan lokasinya karena akan digelar di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Jika melihat gelaran Aksi Reuni 212 pada tahun 2020 PA 212 tak mengerahkan massa secara besar-besaran hanya menggelar acara Dialog Nasional bertajuk Revolusi Akhlak sebagai pengganti Reuni 212 dan bakti sosial.
Aksi 212 merupakan aksi massa yang kali perdana digelar pada 2 Desember 2016. Aksi itu digelar menyusul pernyataan calon gubernur petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai telah menistakan Islam.Anggapan itu muncul setelah video berisi ucapan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 viral di media sosial. Alhasil, Ahok mendapat banyak kecaman dan berujung vonis bui atas tindakannya tersebut.
(ams)