Anggaran untuk Pilwalkot Makassar Dipastikan Menyusut
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Anggaran sRp143 miliar untuk pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwakot) Makassar 2024, dipastikan turunm, setelah KPU melakukan pencermatan kebutuhan biasa setiap divisi.
Awalnya KPU Makassar menyampaikan nilai Rp143 miliar ke KPU Provinsi sebagai estimasi kebutuhan anggaran di Pilkada 2024 nanti. Tapi setelah melalui pencermatan, angka tersebut dinilai melebihi kebutuhan.
“Iya, sudah pasti di bawah Rp143 miliar. Cuma kita belum bisa sebutkan angkanya secara pasti, karena masih berproses juga,” kata Komisioner KPU Makassar , Romy Harminto, Minggu, (24/10/2021).
Meski begitu, Romy memprediksi kebutuhan anggaran KPU Makassar untuk Pilkada 2024 tak jauh di bawah angka Rp100 miliar. Lebih tepatnya berada di kisaran Rp80 hingga Rp90 miliar.
“Kemungkinan besar bergerak ke bawah di angka Rp100 miliar. Palingan mentok di angka Rp85 sampai Rp90-an miliar,” ujarnya.
Kordiv Perencanaan Data dan Informasi ini menuturkan, anggaran yang banyak dirasionalisasikan ialah perjalanan dinas ke Jakarta. Sebab kebutuhan itu masih fifty-fifty karena situasinya pandemi, termasuk biaya bimbingan teknis (bimtek).
“Tapi kita tetap siapkan dan itu rasional, karena ada biaya tak terduga. Kalau 2024 masih pandemi, maka kita tidak bisa gunakan pertemuan bimtek secara besar, mekanisme seperti ini yang kita rasionalkan,” terangnya.
Pada Pilwalkot 2020 lalu, KPU Makassar menerima anggaran melalui NPHD sebesar Rp78 miliar. Lalu belakangan ada adendum tambahan anggaran sebanyak Rp6,2 miliar.
Awalnya KPU Makassar menyampaikan nilai Rp143 miliar ke KPU Provinsi sebagai estimasi kebutuhan anggaran di Pilkada 2024 nanti. Tapi setelah melalui pencermatan, angka tersebut dinilai melebihi kebutuhan.
“Iya, sudah pasti di bawah Rp143 miliar. Cuma kita belum bisa sebutkan angkanya secara pasti, karena masih berproses juga,” kata Komisioner KPU Makassar , Romy Harminto, Minggu, (24/10/2021).
Meski begitu, Romy memprediksi kebutuhan anggaran KPU Makassar untuk Pilkada 2024 tak jauh di bawah angka Rp100 miliar. Lebih tepatnya berada di kisaran Rp80 hingga Rp90 miliar.
“Kemungkinan besar bergerak ke bawah di angka Rp100 miliar. Palingan mentok di angka Rp85 sampai Rp90-an miliar,” ujarnya.
Kordiv Perencanaan Data dan Informasi ini menuturkan, anggaran yang banyak dirasionalisasikan ialah perjalanan dinas ke Jakarta. Sebab kebutuhan itu masih fifty-fifty karena situasinya pandemi, termasuk biaya bimbingan teknis (bimtek).
“Tapi kita tetap siapkan dan itu rasional, karena ada biaya tak terduga. Kalau 2024 masih pandemi, maka kita tidak bisa gunakan pertemuan bimtek secara besar, mekanisme seperti ini yang kita rasionalkan,” terangnya.
Pada Pilwalkot 2020 lalu, KPU Makassar menerima anggaran melalui NPHD sebesar Rp78 miliar. Lalu belakangan ada adendum tambahan anggaran sebanyak Rp6,2 miliar.
(agn)