Anggaran untuk Pilwalkot Makassar Dipastikan Menyusut
Minggu, 24 Oktober 2021 - 23:36 WIB
loading...
Anggaran Pilwalkot Makassar yang diusulkan KPU Makassar dipastikan menyusut. Foto: Sindonews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Anggaran sRp143 miliar untuk pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwakot) Makassar 2024, dipastikan turunm, setelah KPU melakukan pencermatan kebutuhan biasa setiap divisi.
Awalnya KPU Makassar menyampaikan nilai Rp143 miliar ke KPU Provinsi sebagai estimasi kebutuhan anggaran di Pilkada 2024 nanti. Tapi setelah melalui pencermatan, angka tersebut dinilai melebihi kebutuhan.
Baca Juga: KPU Makassar Usulkan Rp84,6 Miliar untuk Pilkada 2024
“Iya, sudah pasti di bawah Rp143 miliar. Cuma kita belum bisa sebutkan angkanya secara pasti, karena masih berproses juga,” kata Komisioner KPU Makassar , Romy Harminto, Minggu, (24/10/2021).
Meski begitu, Romy memprediksi kebutuhan anggaran KPU Makassar untuk Pilkada 2024 tak jauh di bawah angka Rp100 miliar. Lebih tepatnya berada di kisaran Rp80 hingga Rp90 miliar.
“Kemungkinan besar bergerak ke bawah di angka Rp100 miliar. Palingan mentok di angka Rp85 sampai Rp90-an miliar,” ujarnya.
Kordiv Perencanaan Data dan Informasi ini menuturkan, anggaran yang banyak dirasionalisasikan ialah perjalanan dinas ke Jakarta. Sebab kebutuhan itu masih fifty-fifty karena situasinya pandemi, termasuk biaya bimbingan teknis (bimtek).
Awalnya KPU Makassar menyampaikan nilai Rp143 miliar ke KPU Provinsi sebagai estimasi kebutuhan anggaran di Pilkada 2024 nanti. Tapi setelah melalui pencermatan, angka tersebut dinilai melebihi kebutuhan.
Baca Juga: KPU Makassar Usulkan Rp84,6 Miliar untuk Pilkada 2024
“Iya, sudah pasti di bawah Rp143 miliar. Cuma kita belum bisa sebutkan angkanya secara pasti, karena masih berproses juga,” kata Komisioner KPU Makassar , Romy Harminto, Minggu, (24/10/2021).
Meski begitu, Romy memprediksi kebutuhan anggaran KPU Makassar untuk Pilkada 2024 tak jauh di bawah angka Rp100 miliar. Lebih tepatnya berada di kisaran Rp80 hingga Rp90 miliar.
“Kemungkinan besar bergerak ke bawah di angka Rp100 miliar. Palingan mentok di angka Rp85 sampai Rp90-an miliar,” ujarnya.
Kordiv Perencanaan Data dan Informasi ini menuturkan, anggaran yang banyak dirasionalisasikan ialah perjalanan dinas ke Jakarta. Sebab kebutuhan itu masih fifty-fifty karena situasinya pandemi, termasuk biaya bimbingan teknis (bimtek).
Lihat Juga :
