Tingkatkan Pengamanan, KPU Koordinasi Berjenjang Polda Metro Jaya dan Sulsel
Senin, 23 November 2020 - 10:10 WIB
loading...
Jajaran KPU Makassar saat menggelar rakor bersama Polrestabes Makassar dan Bawaslu membahas persiapan debat kedua Pilwalkot Makassar, Senin (15/11/2020). Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar melakukan koordinasi berjenjang untuk meningkatkan pengamanan dalam persiapan pelaksanaan debat kedua Pilwalkot Makassar 2020 di Jakarta, Selasa (24/11/2020). Khususnya pengamanan di luar area debat.
Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, pihaknya akan mulai memerhatikan kondisi di luar area debat. Ini demi menjaga keamanan dan ketertiban, agar tak terjadi lagi insiden seperti di debat pertama lalu. “Kami berkoordinasi tiga jenjang, mulai Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Kami surati penyampaian kegiatannya, kami sudah sampaikan," kata Endang, Minggu (22/11/2020). (Baca Juga: KPU Makassar Ngotot Gelar Debat Kandidat Kedua di Jakarta)
Endang menuturkan, langkah ini merupakan inisiasi dari KPU Makassar. Untuk lebih memaksimalkan langkah ini, KPU juga meminta bantuan kepada Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel untuk saling berkoordinasi dengan pihak pengamanan di Jakarta. “Lalu stasiun tv tempat kami melakukan debat, itu juga kami koordinasikan langsung. Kami minta pengamanan berlapis. Jadi ada tiga jalur koordinasi yang kami lakukan untuk permohonan keamanan,” ucapnya.
Dosen Politik Unhas non aktif ini mengungkapkan, pihaknya juga telah meminta Paslon untuk tidak melakukan mobilisasi massa. Sekali pun itu hanya sampai di luar area debat. “Kami sudah menyurat ke Paslon untuk tidak membawa simpatisan dan pendukung hingga massa di luar area debat. Jangan ada lagi kerumunan massa di luar area debat," katanya. (Baca Juga: Durasi Waktu Sanggah Antar Paslon Saat Debat Publik Minta Dievaluasi)
Bila ada massa paslon yang terlihat berkurumun di luar area debat, KPU menyerahkan sepenuhnya ke pihak mengamankan untuk ditindak. Sebab pihak keamanan yang punya kewenangan untuk memberi sanksi.
Komisioner Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih mengungkapkan, pihaknya hanya bisa memberi imbauan ke KPU untuk tetap memerhatikan suasana di luar area debat. Kata dia, pihaknya juga telah meminta paslon untuk tidak menggerakkan massa. “Kemarin waktu kita koodirnasi bersama KPU dan paslon, kepada KPU kita sudah ingatkan untuk tetap koordinasi dengan keamanan di sana (Jakarta). (Kepada Paslon) diimbau tak boleh ada mobilisasi massa sampei ke Jakarta, karena kan dibatasi peserta masuk," ungkapnya.
Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, pihaknya akan mulai memerhatikan kondisi di luar area debat. Ini demi menjaga keamanan dan ketertiban, agar tak terjadi lagi insiden seperti di debat pertama lalu. “Kami berkoordinasi tiga jenjang, mulai Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Kami surati penyampaian kegiatannya, kami sudah sampaikan," kata Endang, Minggu (22/11/2020). (Baca Juga: KPU Makassar Ngotot Gelar Debat Kandidat Kedua di Jakarta)
Endang menuturkan, langkah ini merupakan inisiasi dari KPU Makassar. Untuk lebih memaksimalkan langkah ini, KPU juga meminta bantuan kepada Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel untuk saling berkoordinasi dengan pihak pengamanan di Jakarta. “Lalu stasiun tv tempat kami melakukan debat, itu juga kami koordinasikan langsung. Kami minta pengamanan berlapis. Jadi ada tiga jalur koordinasi yang kami lakukan untuk permohonan keamanan,” ucapnya.
Dosen Politik Unhas non aktif ini mengungkapkan, pihaknya juga telah meminta Paslon untuk tidak melakukan mobilisasi massa. Sekali pun itu hanya sampai di luar area debat. “Kami sudah menyurat ke Paslon untuk tidak membawa simpatisan dan pendukung hingga massa di luar area debat. Jangan ada lagi kerumunan massa di luar area debat," katanya. (Baca Juga: Durasi Waktu Sanggah Antar Paslon Saat Debat Publik Minta Dievaluasi)
Bila ada massa paslon yang terlihat berkurumun di luar area debat, KPU menyerahkan sepenuhnya ke pihak mengamankan untuk ditindak. Sebab pihak keamanan yang punya kewenangan untuk memberi sanksi.
Komisioner Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih mengungkapkan, pihaknya hanya bisa memberi imbauan ke KPU untuk tetap memerhatikan suasana di luar area debat. Kata dia, pihaknya juga telah meminta paslon untuk tidak menggerakkan massa. “Kemarin waktu kita koodirnasi bersama KPU dan paslon, kepada KPU kita sudah ingatkan untuk tetap koordinasi dengan keamanan di sana (Jakarta). (Kepada Paslon) diimbau tak boleh ada mobilisasi massa sampei ke Jakarta, karena kan dibatasi peserta masuk," ungkapnya.
(nic)
Lihat Juga :
