Pemkot Makassar Diminta Segera Tuntaskan Persoalan Insentif Detektor
loading...
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diminta bertanggungjawab dan segera menyelesaikan persoalan insentif detektor. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar , Ray Suryadi Arsyad mendesak pemerintah kota segera menyelesaikan persoalan insentif detektor yang hingga kini belum dibayarkan.
Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus bertanggungjawab dan segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Pemkot harus tanggungjawab penuh selaku pemangku kebijakan. Harus diakui di sini ada permasalahan. Baik dengan manajemen kerja, keuangan hingga pengaturannya yang buruk, Pemkot harus tanggung jawab," tukasnya.
Dia menilai pemerintah tak kompeten dalam mencanangkan program dengan buruknya manajemen dan kurang matangnya perencanaan. Kondisi itu banyak ditemukan pada program-program lainnya di Pemkot.
"Ini masukan, Pemerintah Kota (Pemkot) kalau bikin kegiatan solah-olah mau bikin kelinci percobaan. Ini kan hal yang baru, jadi saya kira perlu matang termasuk manajemen keuangannya," tegas Ray.
Apalagi, lanjut legislator Demokrat ini, orang-orang yang terlibat juga tidak sedikit, berjumlah puluhan ribu orang.
"Kan ada puluhan ribu itu kalau nda salah, ini mereka bekerja, jadi segeralah kasian mereka ini diupah," ujarnya.
Sementara itu salah seorang detektor yang tak mau disebutkan namanya membenarkan pembayaran insentif tersebut belum didapatkan.
Padahal dari informasi yang didapatkannya di awal masa bimbingan teknis (Bimtek), pembayaran semestinya didapatkan Rp250.000 per bulan dengan rincian 5 kali tinjauan lapangan dalam sebulan.
Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus bertanggungjawab dan segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Pemkot harus tanggungjawab penuh selaku pemangku kebijakan. Harus diakui di sini ada permasalahan. Baik dengan manajemen kerja, keuangan hingga pengaturannya yang buruk, Pemkot harus tanggung jawab," tukasnya.
Dia menilai pemerintah tak kompeten dalam mencanangkan program dengan buruknya manajemen dan kurang matangnya perencanaan. Kondisi itu banyak ditemukan pada program-program lainnya di Pemkot.
"Ini masukan, Pemerintah Kota (Pemkot) kalau bikin kegiatan solah-olah mau bikin kelinci percobaan. Ini kan hal yang baru, jadi saya kira perlu matang termasuk manajemen keuangannya," tegas Ray.
Apalagi, lanjut legislator Demokrat ini, orang-orang yang terlibat juga tidak sedikit, berjumlah puluhan ribu orang.
"Kan ada puluhan ribu itu kalau nda salah, ini mereka bekerja, jadi segeralah kasian mereka ini diupah," ujarnya.
Sementara itu salah seorang detektor yang tak mau disebutkan namanya membenarkan pembayaran insentif tersebut belum didapatkan.
Padahal dari informasi yang didapatkannya di awal masa bimbingan teknis (Bimtek), pembayaran semestinya didapatkan Rp250.000 per bulan dengan rincian 5 kali tinjauan lapangan dalam sebulan.
Explore More