Pemkot Makassar Diminta Segera Tuntaskan Persoalan Insentif Detektor

MAKASSAR - Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar , Ray Suryadi Arsyad mendesak pemerintah kota segera menyelesaikan persoalan insentif detektor yang hingga kini belum dibayarkan.

Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus bertanggungjawab dan segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Pemkot harus tanggungjawab penuh selaku pemangku kebijakan. Harus diakui di sini ada permasalahan. Baik dengan manajemen kerja, keuangan hingga pengaturannya yang buruk, Pemkot harus tanggung jawab," tukasnya.

Dia menilai pemerintah tak kompeten dalam mencanangkan program dengan buruknya manajemen dan kurang matangnya perencanaan. Kondisi itu banyak ditemukan pada program-program lainnya di Pemkot.

"Ini masukan, Pemerintah Kota (Pemkot) kalau bikin kegiatan solah-olah mau bikin kelinci percobaan. Ini kan hal yang baru, jadi saya kira perlu matang termasuk manajemen keuangannya," tegas Ray.



Apalagi, lanjut legislator Demokrat ini, orang-orang yang terlibat juga tidak sedikit, berjumlah puluhan ribu orang.

"Kan ada puluhan ribu itu kalau nda salah, ini mereka bekerja, jadi segeralah kasian mereka ini diupah," ujarnya.

Sementara itu salah seorang detektor yang tak mau disebutkan namanya membenarkan pembayaran insentif tersebut belum didapatkan.

Padahal dari informasi yang didapatkannya di awal masa bimbingan teknis (Bimtek), pembayaran semestinya didapatkan Rp250.000 per bulan dengan rincian 5 kali tinjauan lapangan dalam sebulan.

"Jadi kira-kira dapat Rp50.000 sehari atau sekali turun. Kalau Nakes mungkin beda lagi mungkin Rp100.000, kalau saya bukan Nakes," ujarnya.

Selain itu, pihak penyelenggara juga menjanjikan adanya uang untuk pembelian kuota-pulsa dan BPJS yang digunakan di lapangan. Namun hingga saat ini, insentif dan manfaat tersebut juga belum didapatkan. Sejauh ini, kata dia, anggaran yang ditanggung Pemkot hanya makan dan minum.



Sementara Detektor dilaporkan sudah resmi berjalan sejak Juli lalu, dimana dia mengaku sudah turun beberapa kali sebelum pihak kelurahan menghentikan sementara kegiatan.

"Saya nda tau kalau kelurahan lain sudah turun berapa kali, mungkin ada yang sempat turun sampai seminggu, tapi kalau di wilayah ku itu disetop sementara," katanya.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar , Nursaidah Sirajuddin mengklaim pembayaran tengah berposes. SK-nya tengah ditangani bagian hukum.

"Kalau sudah selesai dan surat tugas serta laporan detektor sudah ada, kami Dinkes bayarkan," katanya.

Diketahui total detektor Makassar yang tercatat berjumlah 15.307, terdiri dari 10.000 relawan, 5.000 tenaga kesehatan dan 306 dokter.