BPN Luwu Serahkan 1.535 Sertifikat Redistribusi Tanah Pertanian
Rabu, 22 September 2021 - 10:39 WIB
loading...
Bupati Luwu, Basmin Mattang, didampingi Kepala BPN Luwu, Gunawan Hamid, menyerahkan sertifkat tanah secara simbolis kepada sejumlah warga penerima manfaat. Foto: Sindo news/Chaeruddin
A
A
A
BELOPA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, menyerahkan 1.535 sertifikat redistribusi tanah.
Sertifikat itu diperuntukan bagi warga pemilik tanah untuk lahan pertanian berbentuk sawah, kebun dan empang. Syarat untuk mendapat bantuan sertifikat tanah pertanian cukup dengan surat keterangan kepemilikan lahan yang diketahui oleh kepala desa.
Penyerahan sertifikat secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat disaksikan Bupati Luwu Basmin Mattayang di Kantor Bupati Luwu , Rabu (22/9/2021).
Basmin Mattayang, dalam arahannya, menyampaikan terima kasih kepada pihak BPN Luwu, yang mana setiap tahun mengusulkan pengadaan sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Luwu .
Baca Juga: Budiman Warning ASN Luwu Timur yang Bermain Judi Online
"Atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu, yang setiap tahunnya menyelesaikan sertifikat tanah, selama saya menjadi bupati tidak kurang dari 2.000 sertifikat," kata Basmin Mattayang.
Dia melanjutkan, salah satu tujuan pemerintah mensertifikatkan tanah masyarakat adalah asas manfaat dan adanya legalitas kepemilikan.
"Artinya, kemungkinan untuk mengelola tanah itu membutuhkan biaya agar bisa digarap jadi sawah atau kebun. Dengan begitu, sertifikat tanah ini bisa menjadi agunan ke bank untuk bermohon bantuan modal usaha," ujarnya.
Basmin Mattayang juga berpesan kepada masyarakat yang menerima atau pemegang sertifikat tanah di Kabupaten Luwu, agar sertifikat itu tidak dipinjamkan ke orang lain.
"Ada banyak kasus tanah saat ini, salah satunya modus meminjamkan sertifikat ke orang lain karena ingin membantu bahkan karena adanya iming-iming memberikan imbalan. Namun dalam beberapa kasus, sertifikat yang dijaminkan ini bermasalah di bank karena peminjam uang kabur dan lahan tersebut disita oleh pihak bank," ujarnya.
Baca Juga: DPR dan BPN Sepakat Tunda Sertifikat Tanah Elektronik
Bupati Luwu menyebut, sertifikat tanah tersebut ibarat emas berbentuk kertas. "Sertifikat ini ibarat emas, tanah itu ibarat emas hitam. Ibu mau jual mudah, Bapak dan Ibu punya legalitas hukum," lanjutnya.
"Namun pesan saya untuk keluargaku di Luwu, jangan sedikit-sedikit jual tanah, minimal anda jaminkan di bank, jangan sampai dijual karena itu aset anda untuk anak cucu anda," tambahnya.
Kepala BPN Luwu, Gunawan Hamid mengatakan, pihaknya menargetkan untuk menerbitkan sebanyak 3.000 sertifikat redistribusi tanah di Kabupaten Luwu.
"Walau sebagian dari target kami 3.000 baru kami selesaikan 1.535, sisanya 1.465 kami selesaikan. Setelah menerima sertifikat mohon dimaksimalkan, fungsikan dengan baik jangan sampai tercecer seperti meminjamkan ke orang lain," ujarnya.
BPN Luwu berharap, serifikat itu memberikan jaminan yang berkekuatan hukum kepada masyarakat. "Bahwa negara sudah mengakui tanah itu milik anda satu-satunya. Selain itu, dengan sertifikat ini Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan sebagai jaminan permohonan bantuan ke pihak bank sebagai modal usaha," kuncinya.
Baca Juga: Eskavator Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Dikuasai Pihak Ketiga
Data yang dihimpun SINDOnews, desa yang menerima bantuan sertifikat tanah pertanian tahap awal ini, yakni Desa Setiarejo (300 Persil), Desa Parekaju (300 Persil), Desa Walenrang (300 Persil), Desa Komba Selatan (300 Persil), Desa Tombang (302 persil) dan Desa Bukit Harapan (33 Persil).
Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/skb/v/2017 nomor : 590 3167a tahun 2017 nomor: 34 tahun2017
Tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dimana kategori III sebesar Rp250.000 untuk Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur.
Sertifikat itu diperuntukan bagi warga pemilik tanah untuk lahan pertanian berbentuk sawah, kebun dan empang. Syarat untuk mendapat bantuan sertifikat tanah pertanian cukup dengan surat keterangan kepemilikan lahan yang diketahui oleh kepala desa.
Penyerahan sertifikat secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat disaksikan Bupati Luwu Basmin Mattayang di Kantor Bupati Luwu , Rabu (22/9/2021).
Basmin Mattayang, dalam arahannya, menyampaikan terima kasih kepada pihak BPN Luwu, yang mana setiap tahun mengusulkan pengadaan sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Luwu .
Baca Juga: Budiman Warning ASN Luwu Timur yang Bermain Judi Online
"Atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu, yang setiap tahunnya menyelesaikan sertifikat tanah, selama saya menjadi bupati tidak kurang dari 2.000 sertifikat," kata Basmin Mattayang.
Dia melanjutkan, salah satu tujuan pemerintah mensertifikatkan tanah masyarakat adalah asas manfaat dan adanya legalitas kepemilikan.
"Artinya, kemungkinan untuk mengelola tanah itu membutuhkan biaya agar bisa digarap jadi sawah atau kebun. Dengan begitu, sertifikat tanah ini bisa menjadi agunan ke bank untuk bermohon bantuan modal usaha," ujarnya.
Basmin Mattayang juga berpesan kepada masyarakat yang menerima atau pemegang sertifikat tanah di Kabupaten Luwu, agar sertifikat itu tidak dipinjamkan ke orang lain.
"Ada banyak kasus tanah saat ini, salah satunya modus meminjamkan sertifikat ke orang lain karena ingin membantu bahkan karena adanya iming-iming memberikan imbalan. Namun dalam beberapa kasus, sertifikat yang dijaminkan ini bermasalah di bank karena peminjam uang kabur dan lahan tersebut disita oleh pihak bank," ujarnya.
Baca Juga: DPR dan BPN Sepakat Tunda Sertifikat Tanah Elektronik
Bupati Luwu menyebut, sertifikat tanah tersebut ibarat emas berbentuk kertas. "Sertifikat ini ibarat emas, tanah itu ibarat emas hitam. Ibu mau jual mudah, Bapak dan Ibu punya legalitas hukum," lanjutnya.
"Namun pesan saya untuk keluargaku di Luwu, jangan sedikit-sedikit jual tanah, minimal anda jaminkan di bank, jangan sampai dijual karena itu aset anda untuk anak cucu anda," tambahnya.
Kepala BPN Luwu, Gunawan Hamid mengatakan, pihaknya menargetkan untuk menerbitkan sebanyak 3.000 sertifikat redistribusi tanah di Kabupaten Luwu.
"Walau sebagian dari target kami 3.000 baru kami selesaikan 1.535, sisanya 1.465 kami selesaikan. Setelah menerima sertifikat mohon dimaksimalkan, fungsikan dengan baik jangan sampai tercecer seperti meminjamkan ke orang lain," ujarnya.
BPN Luwu berharap, serifikat itu memberikan jaminan yang berkekuatan hukum kepada masyarakat. "Bahwa negara sudah mengakui tanah itu milik anda satu-satunya. Selain itu, dengan sertifikat ini Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan sebagai jaminan permohonan bantuan ke pihak bank sebagai modal usaha," kuncinya.
Baca Juga: Eskavator Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Dikuasai Pihak Ketiga
Data yang dihimpun SINDOnews, desa yang menerima bantuan sertifikat tanah pertanian tahap awal ini, yakni Desa Setiarejo (300 Persil), Desa Parekaju (300 Persil), Desa Walenrang (300 Persil), Desa Komba Selatan (300 Persil), Desa Tombang (302 persil) dan Desa Bukit Harapan (33 Persil).
Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/skb/v/2017 nomor : 590 3167a tahun 2017 nomor: 34 tahun2017
Tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dimana kategori III sebesar Rp250.000 untuk Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur.
(agn)
Lihat Juga :
