Raja Antoni Sertifikasi Tanah Rakyat Polehan Malang usai Berjuang 24 Tahun
loading...
Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni saat menyerahkan sertifikat tanah rakyat di Malang, Jawa Timur. Foto/Ist
A
A
A
MALANG - Warga Kelurahan Polehan, Kota Malang akhirnya dapat bernapas lega. Pasalnya, selama 24 tahun menduduki tanah akhirnya mereka mendapat kepastian hukum atas tanahnya setelah mendapat penanganan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni, hadir langsung dalam penyerahan tersebut, Senin (2/9/2024).
Raja Antoni menyebutkan, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada tanah yang dikuasai masyarakat. Selama clean and clear, Raja Antoni menyebutkan, pihaknya tidak ragu menerbitkan sertifikat tanah.
"Insya Allah selama tidak ada konflik, tidak ada sengketa, Kementerian ATR/BPN tidak ragu mengeluarkan sertifikat tanah," ucap Raja Antoni dalam sambutannya.
Diketahui terdapat 1.200 bidang tanah Warga Polehan yang disertifikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Malang. Hingga tanggal 1 September telah terbit 1.132 sertifikat tanah.
Wamen ATR/BPN bercerita, tahun 2014 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai pemerintahan, hanya terdapat 46 juta bidang tanah bersertifikat. Padahal, sambung Raja Antoni, jumlah bidang tanah di Indonesia mencapai 126 juta bidang tanah.
Ia menambahkan, rendahnya capaian itu karena Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia saat itu hanya menerbitkan 500.000 bidang tanah pertahun. Namun berkat Program PTSL yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi, capaiannya meningkat menjadi 6-7 juta per tahun.
"Selama 10 tahun terakhir, Presiden Jokowi telah melipatgandakan sertifikasi tanah dari yang awalnya 46 juta bidang, sekarang menjadi 92 juta bidang. Artinya ada kenaikan 100 persen dalam 10 tahun terakhir," ujar Raja Antoni.
Ia mengaku diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk memastikan 126 juta bidang tanah itu terdaftar. Saat ini jumlah bidang tanah terdaftar mencapai 117 juta bidang tanah.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni, hadir langsung dalam penyerahan tersebut, Senin (2/9/2024).
Raja Antoni menyebutkan, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada tanah yang dikuasai masyarakat. Selama clean and clear, Raja Antoni menyebutkan, pihaknya tidak ragu menerbitkan sertifikat tanah.
"Insya Allah selama tidak ada konflik, tidak ada sengketa, Kementerian ATR/BPN tidak ragu mengeluarkan sertifikat tanah," ucap Raja Antoni dalam sambutannya.
Diketahui terdapat 1.200 bidang tanah Warga Polehan yang disertifikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Malang. Hingga tanggal 1 September telah terbit 1.132 sertifikat tanah.
Wamen ATR/BPN bercerita, tahun 2014 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai pemerintahan, hanya terdapat 46 juta bidang tanah bersertifikat. Padahal, sambung Raja Antoni, jumlah bidang tanah di Indonesia mencapai 126 juta bidang tanah.
Ia menambahkan, rendahnya capaian itu karena Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia saat itu hanya menerbitkan 500.000 bidang tanah pertahun. Namun berkat Program PTSL yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi, capaiannya meningkat menjadi 6-7 juta per tahun.
"Selama 10 tahun terakhir, Presiden Jokowi telah melipatgandakan sertifikasi tanah dari yang awalnya 46 juta bidang, sekarang menjadi 92 juta bidang. Artinya ada kenaikan 100 persen dalam 10 tahun terakhir," ujar Raja Antoni.
Ia mengaku diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk memastikan 126 juta bidang tanah itu terdaftar. Saat ini jumlah bidang tanah terdaftar mencapai 117 juta bidang tanah.
Lihat Juga :
