Agar Tak Dianggap Propaganda, Teror Diskusi UGM Harus Dibuktikan

JAKARTA - Diskusi yang bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" di Universitas Gajah Mada (UGM) masih terus menghangat. Diskusi itu sendiri memang sudah dibatalkan, tapi pandangan seputar teror yang dialami pihak penyelenggara masih terus menggelinding.

Maka itu, persoalan itu perlu diurai secara gamblang dan objektif. Jika memang ada teror dan intimidasi harus didukung dengan alat bukti yang cukup. ( Baca:Apindo Usul Harga BBM, Listrik dan Gas Industri Turun )

"Jika memang terbukti memenuhi unsur pelanggaran maka menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti apabila pihak yang diintimidasi melaporkan ke pihak berwajib," kata Karyono Wibowo, Direktur Indonesian Public Intitute (IPI), kepada SINDOnews, Minggu (31/5/2020).

Sebaliknya, tambah Karyono, jika isu teror hanya propaganda untuk mencari simpati masyarakat, maka tindakan tersebut sangat tidak bermoral dan mencederai demokrasi. Bahkan, ikut menodai kalangan intelektual kampus sebagai kawah candradimuka untuk mencetak para calon pemimpin bangsa.

Menurut dia, menyelenggarakan diskusi dengan tema yang provokatif tentu mengundang reaksi negatif. Apalagi dilakukan di tengah situasi pandemi saat Indonesia sedang menghadapi serangan virus corona yang telah menimbulkan banyak korban.

"Maka wajar, jika publik memiliki persepsi negatif terhadap kegiatan tersebut. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan mereka sedang menari di atas penderitaan orang lain," celetuknya.