Wali Kota Cimahi Non-Aktif Divonis 2 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa KPK

Sebelumnya, KPK menuntut Wali Kota Cimahi non-aktif, Ajay Muhammad Priatna 7 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Ajay dinilai terbukti bersalah menerima uang suap dalam proyek RS Kasih Bunda di Kota Cimahi. Selain hukuman bui, Ajay juga dituntut denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan tersebut disampaikan JPU KPK, Budi Nugraha dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/8/2021) lalu.

Ajay dinilai telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji, yakni menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp 1.661.250.000.

Ajay didakwa sebagai penerima suap terkait proses perizinan proyek pengembangan RS Kasih Bunda Cimahi. Selain Ajay, Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan juga didakwa dan sudah divonis.

Menurut Budi Nugraha, uang sebesar Rp1,6 lebih tersebut diberikan kepada Ajay secara bertahap. Uang tersebut diberikan Hutama Yonathan selalu Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik RS Kasih Bunda.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," beber Budi.

Uang miliaran rupiah itu diberikan kepada Ajay dengan maksud agar proyek pengembangan RS Kasih Bunda tidak dipersulit oleh Ajay yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Cimahi.