Pemkot Makassar Didesak Segera Rampungkan Data Penerima Bansos
loading...
Pemkot Makassar didesak agar segera merampungkan data penerima bansos. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pendataan penerima manfaat jaring pengaman sosial (JPS) hingga kini belum jua rampung, masih ada sebanyak 30.000 data penerima yang belum didata dari target 100.000 penerima.
Padahal PPKM Level IV di Makassar sudah memasuki pekan kedua, dan sesuai edaran perpanjangan semestinya berakhir Senin 9 Agustus 2021 mendatang.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahid mendesak pendataan tersebut segera dirampungkan agar seluruh penerima manfaat bisa sesegera mungkin menikmatinya.
"Sebetulnya ini sudah sangat banyak dinantikan masyarakat, kemarin saja kita dewan reses itu yang paling banyak disinggung warga, jadi saya kira ini perlu dipercepat, pendataan seluruhnya" ujarnya.
Menurutnya jumlah terdampak bisa saja lebih besar dari target yang diusung Pemkot Makassar, sehingga dia meminta pendataan dipercepat.
Legislator PPP tersebut juga meminta agar penerima benar-benar valid orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai ada unsur nepotisme yang terjadi, utamanya orang-orang yang berkepentingan.
"Karena kan ini ada laporan bantuan pusat itu tidak karuan. Ini faktornya karena pendataan yang tidak bagus, saya dapat kabar itu data lama yang dia pakai, padahal sekarang sudah banyak yang berubah," lanjutnya.
Buruknya pendataan tersebut kata dia adalah akibat manajemen dari RT/RW hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tidak kompeten. Semestinya pendataan intens diupdate pertriwulan agar data lebih valid.
Padahal PPKM Level IV di Makassar sudah memasuki pekan kedua, dan sesuai edaran perpanjangan semestinya berakhir Senin 9 Agustus 2021 mendatang.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahid mendesak pendataan tersebut segera dirampungkan agar seluruh penerima manfaat bisa sesegera mungkin menikmatinya.
"Sebetulnya ini sudah sangat banyak dinantikan masyarakat, kemarin saja kita dewan reses itu yang paling banyak disinggung warga, jadi saya kira ini perlu dipercepat, pendataan seluruhnya" ujarnya.
Menurutnya jumlah terdampak bisa saja lebih besar dari target yang diusung Pemkot Makassar, sehingga dia meminta pendataan dipercepat.
Legislator PPP tersebut juga meminta agar penerima benar-benar valid orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai ada unsur nepotisme yang terjadi, utamanya orang-orang yang berkepentingan.
"Karena kan ini ada laporan bantuan pusat itu tidak karuan. Ini faktornya karena pendataan yang tidak bagus, saya dapat kabar itu data lama yang dia pakai, padahal sekarang sudah banyak yang berubah," lanjutnya.
Buruknya pendataan tersebut kata dia adalah akibat manajemen dari RT/RW hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tidak kompeten. Semestinya pendataan intens diupdate pertriwulan agar data lebih valid.
Explore More