Pangdam Kasuari: Papua Tetap Dalam Satu Bingkai NKRI

MANOKWARI - Papua tetap dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara sudah hadir dan dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Pangdam XVIII/Kasuari Instruksikan PPKM Darurat Imbangan dan Serbuan Vaksinasi di Papua Barat

Pangdam XVIII/Kasuari , Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menjelaskan, penyelesaian masalah Papua selama ini tidak cukup hanya dialog atau berkomunikasi. "Kita harus bersinergi dan berkolaborasi semua komponen bangsa, Kementerian dan Lembaga sesuai dengan bidang masing-masing," katanya dikutip Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Sambangi Siswa Otsus Papua Barat, Pangdam Kasuari Ingatkan Jaga NKRI

Pangdam menyampaikan hal tersebut saat Focus Group Discussion (FGD) kajian jangka panjang tentang mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua yang digelar secara virtual, dari ruang Puskodalopsdam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat.

FGD dipimpin Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas, Prof Dr Ir Reni Mayerni MP dengan 2 narasumber yakni Kolonel Arh Wibisono mewakili Kabinda Papua Barat dan Yanto Eluay tokoh adat Papua.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan bahwa Papua adalah warisan para leluhur pendiri bangsa dan juga para pejuang yang sudah gugur mengorbankan jiwa dan raganya sebagai kusuma bangsa di tanah Papua. Sehingga dia mengajak untuk selamatkan dan jaga Papua dan Papua Barat.

"Banyak orang Papua yang gugur berjuang dalam membebaskan Irian Barat dari cengkraman penjajahan Belanda, tetapi kemudian ada oknum anak cucunya justru melakukan pemberontakan melawan Pemerintah. Hal tersebut sangat disayangkan. Kita mengajak untuk merawat Papua, karena merawat Papua sama dengan merawat Indonesia," ujar Cantiasa.

Topik bahasan yang tak kalah penting yakni terkait solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua ditinjau dari aspek Hankam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya kehadiran negara agar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menurut Pangdam, kehadiran dan perhatian negara di Tanah Papua dan Papua Barat saat ini sangat luar biasa. Terbukti sudah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya melalui Inpres No 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, sebagai terobosan terpadu, fokus bersinergi antara Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk wujudkan Papua dan Papua Barat maju, damai, sejahtera dan bermartabat.

"Aturan khusus TNI tertuang dalam pasal 33 ayat a dan b berbunyi agar TNI memberi dukungan pengamanan dalam percepatan pembangunan dan juga dukungan kepada Pemda dalam kesediaan Pendidikan, Kesehatan di daerah terpencil, di pedalaman dan perbatasan," ungkapnya.