Epidemiolog Menilai PSBB Perlu Dipertimbangkan di Sulsel

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi kasus, utamanya varian baru. Peningkatan saat ini tidak boleh disepelekan, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pelacakannya, kapasitas lab hingga kapasitas terapi untuk pasien. Apalagi penganggaran dari pusat ke Makassar tergolong tinggi, tercatat penganggarannya menjadi tertinggi ketiga secara Nasional.



“60-70% kasus itu ada di Makassar. Pemerintah kota saya lihat sudah. Kan ada saya lihat pemkot ini ada program Covid Hunter. Makassar mendapatkan dana yang cukup besar, Nomor 3 nasional dalam budgetting dari Bappenas. Itu langkah bagus untuk meningkatkan kapasitas tracing, kapasitas lab, kapasitas pelacakkan kapasitas terapi untuk pasien Covid," bebernya.

Makassar kata dia, tengah berlomba dengan waktu, pemerintah kota perlu menyeimbangkan antara pencegahan dan tracing.

Dia juga mengkritisi kapasitas tracing Makassar masih yang masih sangat rendah. Tercatat kapasitas tracing hanya 1 banding 8 atau 1 temuan kasus hanya 8 orang yang dilacak. Padahal, menurut WHO kata Ridwan, standar tracing semestinya 1 banding 30.

“Ternyata kapasitas kita baru 1 banding 8. Itu yang pertama. Yang kedua kapasitas pemeriksaan dalam lab kita sampel yang masuk terlalu kecil. Jumlah sampel yang diperiksa harian itu hanya sekitar 500-700 padahal, kapasitas lab Sulsel itu termasuk di Makassar itu bisa sampai 5000-an per hari. Itulah mestinya budget yang masuk itu mesti dialokasikan untuk itu," pungkasnya.