Epidemiolog Menilai PSBB Perlu Dipertimbangkan di Sulsel

MAKASSAR - Lonjakan kasus Covid-19 yang saat ini melanda sebagian besar wilayah di Pulau Jawa perlu segera diantisipasi oleh pemerintah di Sulsel terutama Makassar sebagai ibu kota provinsi, sehingga dianggap paling potensial sebagai awal mula ledakan kasus lantaran tingginya mobilitas warga.

Karena itu, wacana Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) dipertimbangkan, terlebih Sulsel baru saja memperoleh predikat zona hijau setelah diasasment oleh Kementerian Kesehatan.

“Untuk Sulsel penerapan PSBB harus diterima sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan warga, untuk tetap patuh pada protokol kesehatan . Termasuk melakukan pembatasan perjalanan," kata Ahli Epidemiologi Unhas Prof Ridwan Aminuddin, kepada SINDOnews, Selasa (22/6/2021).

Dia mengatakan pemerintah perlu mengatensi wilayah-wilayah dengan penularan yang tinggi. Kunjungan dari daerah-daerah tersebut perlu ditutup agar zona hijau Sulsel tak lagi naik menjadi zona merah.

“Sebenarnya poin pentingnya untuk mengurai penularan yang tinggi di pulau Jawa. Nasional kan kasusnya di 14.000-an, nah ini sangat tinggi dan tidak menutup kemungkinan kasus ledakan pulau Jawa berdampak ke luar pulau Jawa. Itu bisa saja ke Sulsel," ujarnya.



Selain itu, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk memperketat pintu-pintu masuk. Masyarakat yang masuk utamanya dari daerah zona merah perlu dimonitor dengan baik. “Jika memiliki gejala-gejala khas Covid-19, mereka wajib diperiksa dan diminta untuk tidak melakukan kontak dengan orang lain sampai batas waktu yang ditentukan,” tegasnya.

Bandara juga perlu bertindak dengan memberikan kartu khusus monitoring, hal ini untuk memudahkan daerah-daerah dalam melakukan pengawasan.

Ridwan bahkan memperingatkan pemerintah bahwa varian baru yang ada di Pulau Jawa patut diwaspadai. Tingkat penularan varian tersebut diklaim dapat mencapai 60 sampai 70% lebih tinggi.

"Jadi kita anggap saja seluruh pulau Jawa episentrum, itu artinya semua penerbangan dari Jawa itu semestinya Sulsel lakukan antisipasi pelaku perjalanan dari wilayah tersebut," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi kasus, utamanya varian baru. Peningkatan saat ini tidak boleh disepelekan, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pelacakannya, kapasitas lab hingga kapasitas terapi untuk pasien. Apalagi penganggaran dari pusat ke Makassar tergolong tinggi, tercatat penganggarannya menjadi tertinggi ketiga secara Nasional.



“60-70% kasus itu ada di Makassar. Pemerintah kota saya lihat sudah. Kan ada saya lihat pemkot ini ada program Covid Hunter. Makassar mendapatkan dana yang cukup besar, Nomor 3 nasional dalam budgetting dari Bappenas. Itu langkah bagus untuk meningkatkan kapasitas tracing, kapasitas lab, kapasitas pelacakkan kapasitas terapi untuk pasien Covid," bebernya.

Makassar kata dia, tengah berlomba dengan waktu, pemerintah kota perlu menyeimbangkan antara pencegahan dan tracing.

Dia juga mengkritisi kapasitas tracing Makassar masih yang masih sangat rendah. Tercatat kapasitas tracing hanya 1 banding 8 atau 1 temuan kasus hanya 8 orang yang dilacak. Padahal, menurut WHO kata Ridwan, standar tracing semestinya 1 banding 30.

“Ternyata kapasitas kita baru 1 banding 8. Itu yang pertama. Yang kedua kapasitas pemeriksaan dalam lab kita sampel yang masuk terlalu kecil. Jumlah sampel yang diperiksa harian itu hanya sekitar 500-700 padahal, kapasitas lab Sulsel itu termasuk di Makassar itu bisa sampai 5000-an per hari. Itulah mestinya budget yang masuk itu mesti dialokasikan untuk itu," pungkasnya.