Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
COVID-19 Menggila di Simalungun, OPD Rawan Jadi Kluster Penularan
loading...
Dua kepala dinas dan Direktur RSUD di Kabupaten Simalungun positif COVID-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
SIMALUNGUN - Dua kepala dinas dan Direktur RSUD di Kabupaten Simalungun, terpapar COVID-19 . Hal itu diketahui setelah mereka tidak hadir dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Simalungun, tahun anggaran 2020.
Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Bernhard Damanik yang dikonfirmasi membenarkan informasi dua pejabat eselon II dan satu Direktur RSUD tersebut terpapar COVID-19 . "DPRD Kabupaten Simalungun, sudah meminta surat keterangan resmi dari rumah sakit yang menyebutkan pejabat-pejabat yang tidak hadir rapat LKPJ benar sakit akibat COVID-19 ," ujarnya.
Bernhard menambahkan, dengan adanya sejumlah pejabat apalagi pejabat eselon II yang menduduki posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) positif COVID-19 , dikhawatirkan penyebaran COVID-19 di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa meluas, dan harus jadi perhatian serius Bupati Simalungun, Radiapoh H. Sinaga.
Dia juga menyesalkan hingga saat ini Pemkab Simalungun, masih sering menggelar rapat-rapat di kantor OPD dan kantor bupati. Bahkan belum menerapkan Work From Home (WFH) 50% dan Work From Office (WFO) 50% sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara, dalam perpanjangan PPKM .
"Saya khawatir jika penerapan WFH dan WFO tidak dilaksanakan sesuai instruksi Gubernur Sumatare Utara, kantor Bupati Simalungun dan OPD bakal menjadi kluster penyebaran COVID-19 ," sebut Bernhard.
Sebelumnya Sekretaris Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Pemkab Simalungun, mengakui jika penerapan WFH dan WFO di kalangan ASN belum dilaksanakan dengan asalan penerapannya kewenangan para pimpinan OPD.
Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Bernhard Damanik yang dikonfirmasi membenarkan informasi dua pejabat eselon II dan satu Direktur RSUD tersebut terpapar COVID-19 . "DPRD Kabupaten Simalungun, sudah meminta surat keterangan resmi dari rumah sakit yang menyebutkan pejabat-pejabat yang tidak hadir rapat LKPJ benar sakit akibat COVID-19 ," ujarnya.
Bernhard menambahkan, dengan adanya sejumlah pejabat apalagi pejabat eselon II yang menduduki posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) positif COVID-19 , dikhawatirkan penyebaran COVID-19 di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa meluas, dan harus jadi perhatian serius Bupati Simalungun, Radiapoh H. Sinaga.
Dia juga menyesalkan hingga saat ini Pemkab Simalungun, masih sering menggelar rapat-rapat di kantor OPD dan kantor bupati. Bahkan belum menerapkan Work From Home (WFH) 50% dan Work From Office (WFO) 50% sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara, dalam perpanjangan PPKM .
"Saya khawatir jika penerapan WFH dan WFO tidak dilaksanakan sesuai instruksi Gubernur Sumatare Utara, kantor Bupati Simalungun dan OPD bakal menjadi kluster penyebaran COVID-19 ," sebut Bernhard.
Sebelumnya Sekretaris Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Pemkab Simalungun, mengakui jika penerapan WFH dan WFO di kalangan ASN belum dilaksanakan dengan asalan penerapannya kewenangan para pimpinan OPD.
(eyt)
Explore More