Datangi RSUD Srengat untuk Sidak Mesin PCR, Ini Temuan Anggota DPRD Blitar

BLITAR - Usai ramai teguran Menteri Kesehatan (Menkes) kepada Wakil Bupati Blitar, terkait pembelian mesin PCR untuk RSUD Srengat. Anggota DPRD Kabupaten Blitar, langsung mendatangi rumah sakit pemerintah itu untuk mengecek kondisi mesin PCR tersebut.



"Hari ini kita sidak ke RSUD Srengat sebelum membawa persoalan ke dalam rapat dengar pendapat pada Senin (7/6/2021) mendatang," ujar Sekertaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Medi Wibawa.



RSUD Srengat merupakan rumah sakit tipe C yang baru beroperasi Oktober 2020. Dengan konstruksi bangunan yang terdiri atas empat lantai, RSUD Srengat menjadi rumah sakit terbesar di wilayah barat Kabupaten Blitar.



Sidak Medi Wibawa bersama anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, M. Andika, mengejutkan. Kepanikan sejumlah pegawai rumah sakit tidak bisa disembunyikan. Oleh Direktur RSUD Srengat, Pantjarara Budiresmi, semua langsung dikumpulkan.

Di lantai dasar tempat mesin PCR ditempatkan, Medi meminta dilakukan pengecekan langsung. Ia juga meminta data jumlah swab test di RSUD Srengat. Sejak dioperasikan Oktober 2020, mesin PCR sudah melayani 4.000-an sampel swab test. "Sidak bertujuan mengetahui kondisi riil yang ada," kata Medi menjelaskan.

Mesin PCR yang disoal Menkes bermerek Roche. Informasinya buatan Jerman. Medi yang diharuskan memakai baju hazmat, mengecek bagian mesin satu-persatu. Di ruangan bertekanan negatif yang semuanya menggunakan sensor, Medi mengecek secara detail.



Mulai unit mesin yang memiliki fungsi preparasi, ekstraksi dan PCR sendiri, ia periksa satu-persatu. Dua gen mesin diketahui mampu untuk melayani 84 sampel swab test. Untuk mengetahui hasil, proses yang berlangsung butuh waktu maksimal empat jam. "Iya tadi hasilnya mesin bekerja dengan baik," paparnya.

Namun Medi mempertanyakan kenapa RSUD Srengat , membeli mesin dengan harga yang lebih mahal. Dari pagu yang dialokasikan Rp2,7 miliar, harga mesin Roche Rp2,3 miliar. Bandrol pengadaan tersebut yang disoal Menkes.



Menkes Budi Gunadi Sadikin menegur Wakil Bupati Blitar, Rachmat Santoso saat Rachmat datang ke kantor Kemenkes untuk meminta bantuan vaksin. Selain mahal, Menkes juga mengatakan mesin tersebut tidak diremondasikan pemerintah. Sebab tidak suport dengan reagen yang berasal dari bantuan pemerintah. "Karena saat itu kondisi keuangan kita lagi memprihatinkan disebabkan awal pandemi. Kenapa membeli mesin PCR dengan harga lebih mahal?," tanya Medi.

Direktur RSUD Srengat, Pantjarara Budiresmi membantah mesin PCR yang dibeli tidak direkomendasikan pemerintah. Pembelian mesin, kata Pantjarara mendapat rekomendasi Tim Supervisi Dinkes Pemprov Jatim.



Selain Blitar, Pantjarara mengatakan, rumah sakit di Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Sidoarjo, menggunakan mesin PCR yang sama. "Kalau tidak direkomendasi kita tidak berani," kata Pantjarara.

Harga mesin PCR RSUD Srengat diakui Pantjarara lebih mahal. Setidaknya dibanding mesin PCR di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Namun mesin yang ia beli memiliki banyak kelebihan. Secara kapasitas lebih besar. Kemudian bisa juga untuk menguji swab test untuk penyakit HIV/AIDS. "Karena memang memiliki banyak kelebihan," pungkas Pantjarara.