7 Fraksi DPRD Makassar Tolak Penonaktifan RT/RW

MAKASSAR - Kebijakan Wali Kota Makassar , Mohammad Ramdhan Pomanto menonaktifkan Ketua RT/RW mendapat penolakan dari tujuh fraksi di DPRD Makassar .

Tujuh fraksi, yakni Partai PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB) bahkan sudah menandatangi pernyataan sikap penolakan terkait penonaktifan RT/RW.



Penolakan itu disepakati setelah Ketua RT/RW melakukan aspirasi di kantor DPRD Makassar . Kedatangan mereka diterima langsung oleh tujuh fraksi dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar , Adi Rasyid Ali.

Pernyataan sikap itu memuat enam poin. Di antaranya yakni, menolak perwali yang akan dikeluarkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menonaktifkan Ketua RT/RW/LPM se-Kota Makassar. Menolak pengangkatan plt RT/RW/LPM se-Kota Makassar.

Tetap memberlakukan dan mematuhi Perda 41/2001 Bab XI tentang pemberhentian pengurus RT/RW/LPM karena akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi jika Ketua RT/RW/LPM diganti sebelum masa jabatannya berakhir.



Ketua RT/RW/LPM siap membantu program Pemerintah Kota Makassar sesuai kewenangan yang diberikan karena RT/RW/LPM merupakan bagian dari struktur pemerintah yang diatur dalam perda.

Menolak keras evaluasi kinerja pemberian rekomendasi kelayakan RT/RW/LPM oleh Tim Pemenangan Bassi Baraniya yang berpotensi merusak tatanan kemasyarakatan dan menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Serta menolak anggaran dana kelurahan dialihkan untuk program Makassar Recover .

Wakil Ketua DPRD Makassar , Adi Rasyid Ali mengatakan, berdasarkan paparan fraksi yang hadir, semua menolak penonaktifan RT/RW lantaran dianggap melanggar perda dan perwali yang sudah ditetapkan.



"Tadi kami sudah sepakat tujuh fraksi menolak penonaktifan RT/RW. Pak Wali seharusnya bersyukur, tidak boleh marah kami hanya mengingatkan," ujar ARA.

Dia menegaskan aspirasi Ketua RT/RW perihal penonaktifan RT/RW bukan settingan. Karena itu, dia meminta Wali Kota Makassar untuk tidak melanjutkan rencana menonaktifkan semua Ketua RT/RW se-Kota Makassar.

"Saya kira ucapan testimoni itu ditarik kembali, karena jangan sampai membuat kegaduhan di Kota Makassar. Kami tidak mau ada RT/RW yang diadu domba pro dan kontra, tidak boleh itu terjadi," kata dia.



Hasil kesepakatan bersama tujuh fraksi, kata ARA, akan disampaikan kepada Wali Kota Makassar , Mohammad Ramdhan Pomanto dalam bentuk rekomendasi.

"Tujuh fraksi nanti akan memberi rekomendasi. Setelah ini kami akan komunikasi dengan Pak Wali agar tidak melakukannya," ungkap ARA.