Mengadu ke Dewan, Ketua RT/RW di Makassar Tolak Penunjukan Plt
loading...
Sejumlah Ketua RT/RW dan LPM di Makassar mengadu ke DPRD terkait rencana Wali Kota menonaktifkan mereka dan menunjuk Plt. Foto: Sindonews/Vivi Riski Indriani
A
A
A
MAKASSAR - Wacana Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto ingin menonaktifkan ketua RT/RW dan mengisinya dengan pelaksana tugas (plt) mendapat penolakan.
Ketua RT/RW yang menolak kebijakan tersebut bahkan mengadu ke dewan. Mereka menyambangi kantor DPRD Makassar dan menyuarakan aspirasinya, Senin (12/4/2021).
Juru Bicara Ketua RT/RW, Iswanto Buang secara tegas menyatakan menolak perwali yang akan dikeluarkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menonaktifkan Ketua RT/RW/LMP se-Kota Makassar.
"Menolak pengangkatan plt RT/RW/LPM se-Kota Makassar," tegas Iswanto.
Iswanto yang juga Ketua sekaligus Ketua LPM Sinrijala meminta pemberhentian Ketua RT/RW tetap mengacu pada Perda 41/2001.
Sebab menurut dia, akan jadi preseden buruk bagi demokrasi jika Ketua RT/RW diganti sebelum masa jabatannya berakhir.
"Maka Ketua RT/RW tetap menjalankan pengabdiannya sampai dengan masa bakti berakhir pada tahun 2022, dan pemilihannya sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang," ungkap dia.
Ketua RT/RW yang menolak kebijakan tersebut bahkan mengadu ke dewan. Mereka menyambangi kantor DPRD Makassar dan menyuarakan aspirasinya, Senin (12/4/2021).
Juru Bicara Ketua RT/RW, Iswanto Buang secara tegas menyatakan menolak perwali yang akan dikeluarkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menonaktifkan Ketua RT/RW/LMP se-Kota Makassar.
"Menolak pengangkatan plt RT/RW/LPM se-Kota Makassar," tegas Iswanto.
Iswanto yang juga Ketua sekaligus Ketua LPM Sinrijala meminta pemberhentian Ketua RT/RW tetap mengacu pada Perda 41/2001.
Sebab menurut dia, akan jadi preseden buruk bagi demokrasi jika Ketua RT/RW diganti sebelum masa jabatannya berakhir.
"Maka Ketua RT/RW tetap menjalankan pengabdiannya sampai dengan masa bakti berakhir pada tahun 2022, dan pemilihannya sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang," ungkap dia.
(agn)
Explore More