Lantik Pj Bupati Bandung, Ridwan Kamil Titip Pesan Ini

Jum'at, 09 April 2021 - 19:40 WIB
loading...
Lantik Pj Bupati Bandung, Ridwan Kamil Titip Pesan Ini
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Pj Bupati Bandung, Dedi Taufik berfoto bersama sesuai pelantikan Pj Bupati Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/4/2021). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A A A
BANDUNG - Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melantik Kepala Dinas Pariwisata (Disparbud) Jabar, Dedi Taufik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Baru 10 Kota, Ridwan Kamil Dorong Daerah Percepat Ekonomi Digital

Dedi Taufik bakal memimpin Kabupaten Bandung hingga proses pelantikan bupati dan wakil bupati Bandung terpilih, Dadang Supriatna-Syahrul Gunawan selesai.

Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil Dorong Peneliti dan Mahasiswa Riset Kendaraan Listrik

"Dedi Taufik ini akan bekerja dua sampai tiga minggu kalau tidak ada perubahan. Namun, dalam prinsip kepemimpinan, tidak ada istilah pemimpin panjang atau pendek," ujar Ridwan Kamil seusai pelantikan.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menitipkan sejumlah pesan kepada Dedi Taufik. Dia meminta Dedi menyelesaikan perisapan mudik Lebaran 2021 hingga komunikasi kepada bupati dan wakil bupati Bandung terpilih agar transisi pemerintahan bisa berjalan cepat.

"Saya juga titip urusan manajemen dan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata karena banyak dinamika di Kabupaten Bandung termasuk pariwisata. Pak Dedi ini kan Kepala Disparbud, sehingga bisa melakukan dua kewenangan dalam satu jabatan. Harapannya, Ramadhan, mudik, semua bisa terkendali dan wilayah pariwisata," papar Kang Emil.

Kang Emil juga mengingatkan Dedi agar menjalankan amanah sebagai Pj Bupati Bandung sesuai aturan perundang-undangan. Pasalnya, kata Kang Emil, jabatan Pj bupati memiliki kewenangan yang terbatas.



"Tidak semua keputusan jadi wewenang, misal tidak boleh merotasi dan mutasi pegawai, tidak boleh mengeluarkan izin dan membatalkan izin yang sudah diterbitkan, tidak boleh melakukan pemekaran wilayah, dan sebagainya. Seluruh kebijakan strategis juga harus selalu dikoordinasikan dengan Gubernur,"
katanya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.0967 seconds (0.1#10.140)