Ajak Warga Bersedia Divaksin, Menkominfo: Ini Kerja Bersama

DEPOK - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan sebanyak 80 persen masyarakat Indonesia bersedia divaksin. Artinya, masih ada sisa 20 persen lagi yang belum bersedia divaksin.

"Dalam konteks Indonesia, 20 persen itu besar. Karena itu perlu usaha bersama, kita melakukan transmisi informasi, literasi informasi pada masyaraka. Kita lakukan bersama. Sekarang waktunya kerja kolaboratif menyelesaikan COVID-19," kata Johnny G Plate ketika meninjau Sentra Vaksin Indonesia Bangkit di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Depok, Selasa (6/4/2021).

Untuk merangkul 20 persen tersebut maka diperlukan pendekatan berbagai model. Mulai dari literasi yang bersifat umum sampai yang bersifat spesifik mengenai kesehatan. Hal itu, kata Johnny, dilakukan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Baca juga: Kominfo Nilai Teknologi Paling Ampuh Jauhkan Anak Muda dari Narkoba

"Bahkan sampai garis terdepan seperti kepala desa, lurah, Babinsa, Babinkamtib dan tentunya perguruan tinggi, pendidik pengajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi semua kekuatan nasional. Semua kekuatan pentahelix (terlibat), termasuk dunia usaha kita gerakkan untuk memungkinkan transmisi informasi yang tepat agar masyarakat mau dan vaksin," ungkapnya.

Johnny menegaskan, vaksin yang diberikan kepada masyarakat sudah memenuhi sejumlah unsur. Pertama, standar yang diberlakukan WHO serta perijinan dari BPOM sudah ada. Kedua, memenuhi syarat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiga, keamanan selama proses vaksin dan post vaksin juga sudah terjamin. "Imun terpenuhi. Syarat baik, keamanan terjaga dan halal," tegas Menkominfo.

Untuk segera membentuk kekebalan kelompok, maka diperlukan percepatan dengan dibentuknya banyak sentra vaksin di luar Pulau Jawa. Karena tidak mungkin menyelesaikan 181,5 juta masyarakat jika hanya dilakukan di pusat layanan kesehatan saja.

"Nah agar bisa dilakukan dengan cepat maka inisiatif untuk melakukan vaksinasi massal seperti Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit ini perlu kita lakukan. Tidak hanya di Jakarta, di pusat tapi juga di kabupaten dan provinsi luar Jawa," tambahnya.

Di tempat yang sama Presiden Direktur XL Dian Siswarini mengatakan pihaknya berencana membuka sentra vaksin serupa di tempat lain. Namun diperlukan koordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk titik yang memerlukan pendirian sentra vaksin seperti di RSUI Depok.

"Jadi kita sebetulnya pemilihan tempat ini kita konsultasi dengan Kemenkes. Karena mereka yang tau sentra vaksin daerah mana yang kurang. Kita diarahkan ke Jakarta pinggiran, Bodetabek lah, kota penyangga Jakarta. Provinsinya itu Jawa barat dan Banten. Pokoknya kota satelit Jakarta itu yang diarahkan Kemenkes," katanya.