Abdul Hayat Pimpin Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan
Senin, 05 April 2021 - 13:34 WIB
loading...
Abdul Hayat Gani memimpin rakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi, Senin (5/4/2021). Foto: Humas Pemprov Sulsel
A
A
A
MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani memimpin rapat koordinasi (rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan serta gelar pengawasan tingkat Provinsi Sulsel tahun 2021 di ruang rapat pimpinan (rapim) kantor Gubernur Sulsel , Senin (5/4/2021).
Rakor ini mengangkat tema "Kolaborasi pengawasan intern BPKP-inspektorat daerah dalam mengawasi program PEN akibat pandemi Covid-19 di Pemprov Sulsel".
Baca juga: Sudirman Sulaiman Sebut Peranan APIP dan BPK Penting Kawal Pemerintah Daerah
Hadir dalam rakor tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwoto, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK Niken Ariati, Plt Inspektorat Sulsel Sulkaf Latief, bupati/wali kota se-Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat menyampaikan bahwa semua harus terus berjalan, bukan berarti percepatan ini harus dikurangi gara-gara takut dan sebagainya.
"Tetap ada regulasi yang mendampingi kita yang mengatur itu, makanya hari ini kolaborasi terjadi. Ada dari perwakilan BPKP, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK, dan dari Kemendagri yang hadir melalui virtual," ucapnya.
Baca juga: Lutra Butuh Infrastruktur Digital Kuat untuk Terapkan Digitalisasi Keuangan
Kesemuanya ini, kata Abdul Hayat , guna memberikan penjelasan kepada seluruh peserta yang hadir mengenai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), untuk selanjutnya diteruskan ke pusat meminta rekomendasi untuk mempercepat serapan anggaran demi pemulihan ekonomi nasional (PEN) .
"Jadi, dengan kondisi yang ada sekarang ini, tentu percepatan-percepatan ini lebih diutamakan yakni proses pembangunan dan PEN ," ungkap Abdul Hayat.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel mengatakan, rakor ini merupakan sebagai wujud formal dari sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan APIP yang sudah berjalan baik selama ini.
Baca juga: Mengaku sebagai Polisi dan Peras Warga, Enam Orang Ditangkap Petugas
Kegiatan ini, sambungnya, bisa mengharapkan tiga hal yakni yang pertama adalah peta pengawasan yang dikorelasikan, yang kedua adalah pintai pengawasannya, dan yang ketiga terkait dengan action plan untuk kawasan pengawasan itu sendiri.
Sehingga, diharapkan kegiatan ini bisa menjadi nilai tambah maksimum berupa informasi-informasi yang kemudian setelah diberi bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait.
Rakor ini mengangkat tema "Kolaborasi pengawasan intern BPKP-inspektorat daerah dalam mengawasi program PEN akibat pandemi Covid-19 di Pemprov Sulsel".
Baca juga: Sudirman Sulaiman Sebut Peranan APIP dan BPK Penting Kawal Pemerintah Daerah
Hadir dalam rakor tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwoto, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK Niken Ariati, Plt Inspektorat Sulsel Sulkaf Latief, bupati/wali kota se-Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat menyampaikan bahwa semua harus terus berjalan, bukan berarti percepatan ini harus dikurangi gara-gara takut dan sebagainya.
"Tetap ada regulasi yang mendampingi kita yang mengatur itu, makanya hari ini kolaborasi terjadi. Ada dari perwakilan BPKP, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK, dan dari Kemendagri yang hadir melalui virtual," ucapnya.
Baca juga: Lutra Butuh Infrastruktur Digital Kuat untuk Terapkan Digitalisasi Keuangan
Kesemuanya ini, kata Abdul Hayat , guna memberikan penjelasan kepada seluruh peserta yang hadir mengenai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), untuk selanjutnya diteruskan ke pusat meminta rekomendasi untuk mempercepat serapan anggaran demi pemulihan ekonomi nasional (PEN) .
"Jadi, dengan kondisi yang ada sekarang ini, tentu percepatan-percepatan ini lebih diutamakan yakni proses pembangunan dan PEN ," ungkap Abdul Hayat.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel mengatakan, rakor ini merupakan sebagai wujud formal dari sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan APIP yang sudah berjalan baik selama ini.
Baca juga: Mengaku sebagai Polisi dan Peras Warga, Enam Orang Ditangkap Petugas
Kegiatan ini, sambungnya, bisa mengharapkan tiga hal yakni yang pertama adalah peta pengawasan yang dikorelasikan, yang kedua adalah pintai pengawasannya, dan yang ketiga terkait dengan action plan untuk kawasan pengawasan itu sendiri.
Sehingga, diharapkan kegiatan ini bisa menjadi nilai tambah maksimum berupa informasi-informasi yang kemudian setelah diberi bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait.
(luq)
Lihat Juga :
