Demokrat Sulsel Tunggu Laporan Tim Hukum Soal Pelanggaran Pidana Kader

Sabtu, 13 Maret 2021 - 08:13 WIB
loading...
Demokrat Sulsel Tunggu...
Ketua Bappilu DPD Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle. Foto: Sindonews/dok
A A A
MAKASSAR - Demokrat Sulsel telah menerjunkan tim hukum untuk mencari fakta dan pelanggaran yang dilakukan oleh kader terlibat kongres luar biasa (KLB), sejak beberapa waktu lalu. Kini DPD tengah menunggu laporannya.

“Kami masih menunggu laporan dari tim hukum. Biarkan mereka bekerja. Lebih cepat, lebih baik,” kata Ketua Bappilu DPD Demokrat Sulsel , Selle KS Dalle saat dihubungi pada Jumat (12/3/2021).

Dari pengembangan investigasinya, DPD Demokrat Sulsel mengendus ada dua DPC lagi yang terlibat KLB di Deli Serdang. Namun Selle masih bungkam soal namanya, dan menunggu konfirmasi dari tim hukum.



“Tapi kan kita tidak mau berkomentar, bila baru desas desus. Tidak enak, apalagi ini soal politik kan. Kalau disebut namanya dan ini masih desas desus, kasihan dia. Nanti dia dihukum secara sosial oleh konstituennya, kan kasian.,” ujar Selle.

Sejauh ini, sudah ada empat DPC yang dipecat DPD Demokrat Sulsel . Mereka terbukti terlibat dan ikut pada KLB yang menunjul KSP Moeldoko sebagai ketua umum (Ketum).

Keempat DPC tersebut diantaranya ialah Ketua DPC Demokrat Pangkep, Andi M Ridha, Andi Insan P Tanri di Sidrap. Andi Hairuddin di Barru dan Ikrar Kamaruddin di Takalar.

Sementara yang masih ditelusuri keterlibatannya yakni Ketua DPC Demokrat Gowa, Reza Ali. Sebab dia tak hadir dalam apel siaga yang digelar DPD, dan juga tak melakukan pelaporan secara tatap muka melalui virtual saat itu.

“Nantilah tim hukum menyampaikan soal itu. Kalau dia selesai mengumpulkan bahan dan keterangan dari berbagai sumber. Nanti sudah pasti baru dipublish ya,” tegas Selle yang juga legislator DPRD Sulsel .



Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah mengamini pernyataan Selle. Dia mengatakan pihaknya masih terus menunggu perkembangan terbaru dari tim hukum.

"DPP saat ini masih mengumpulkan data dari lokasi KLB. Jadi kami menunggu data itu. Kalau ada, kita langsung pecat. Kita tak ingin melakukan pemecatan langsung tanpa ada bukti-bukti yang sah," tegas Ulla sapaannya.
(agn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1941 seconds (0.1#10.140)