Program BPUM Berlanjut, Dewan Minta Hak Penerima Disalurkan dengan Baik

“Kalau memang ada yang lakukan pemotongan anggaran bantuan tersebut, penjahat itu. Jangan hak orang dipotong-potong seperti itu,” katanya.

Fahidin memastikan, DPRD akan melakukan penelusuran terkait penyaluran BPUM untuk mengetahui apakah terjadi pemotongan bantuan atau tidak.

“Saya pastikan kalau ada yang lakukan akan kami panggil itu, cuma ini masih dugaan perlu konfirmasi tapi kalau benar itu komisi B pasti akan berteriak mencari tau,” tegasnya.

Menurut Fahidin, program BPUM yang berasal dari pemerintah ini sangat baik sehingga bantuan tersebut tidak boleh dipermainkan pihak manapun.



“Saya ingatkan dari sekarang, jangan coba-coba memotong sepeser pun hak rakyat. Sebagai perwakilan masyarakat di DPRD kami akan marah kalau itu di biarkan,” ujarnya.

Fahidin juga menyampaikan, pada tahun 2020 sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan UKM. Dalam RDP tersebut, tidak ditemukan cukup bukti meyakinkan jika terjadi pemotongan.

“Sebelumnya hanya viral disampaikan tapi tidak ada yang menunjukkan orangnya hanya di bicara saja jadi kita mengambil kesimpulan hal ini tidak bisa kita mengambil bentuk rekomendasi karena tidak ada alat bukti yang cukup meyakinkan,” ungkapnya.

Fahidin menegaskan, jika benar terjadi pemotongan penyaluran bantuan, dipastikan akan kembali melakukan RDP yang sama dan meminta kepada Bupati Bulukumba untuk tegas kepada bawahannya.

“Jika benar ada yang melakukan hal itu, saya minta ke Bupati sekarang agar jangan pakai lagi orang-orang di situ kalau ada yang mencoba-coba melakukan pemotongan-pemotongan anggaran”, harapnya.