Protes Tak Dapat BLT, Ratusan Nelayan Geruduk Kantor Dinas Sosial Kendari
Senin, 18 Mei 2020 - 13:21 WIB
loading...
Ratusan nelayan dari 3 Kelurahan menggeruduk Kantor Dinas Sosial Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memprotes pembagian BLT yang tak merata, Senin (18/5/2020). Foto/iNews TV/Febriono Tamenk
A
A
A
KENDARI - Ratusan nelayan dari 3 Kelurahan menggeruduk Kantor Dinas Sosial Kota Kendari , Sulawesi Tenggara, Senin (18/5/2020). Kedatangan warga ini untuk menanyakan bantuan langsung tunai ( BLT ) yang dinilai tidak merata. Mereka sempat emosi dan terlibat adu mulut dengan salah satu petugas dari Dinas Sosial.
Ratusan nelayan tersebut berasal dari pesisir pantai, yakni Kelurahan Tononggeu, Sambuli dan Purirano. Para nelayan tradisional ini tidak terdata sebagai penerima BLT. Sementara warga lain yang hidupnya lebih mapan justru mendapat BLT. Baca juga: Pengunjung Berjubel, Bupati Banyumas Geram Ancam Tutup Toko dan Mall)
Luber, salah satu perwakilan nelayan menyatakan, mereka meminta agar petugas Dinas Sosial Kota Kendari melakukan pendataan ulang terkait penerima BLT bagi warga miskin yang kondisinya benar-benar susah mendapatkan penghasilan. Warga miskin yang seperti itulah yang dinilai berhak mendapatkan BLT. (Baca juga: Pemudik dari Bali Membeludak di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi)
Sementara itu, petugas dari Dinas Sosial Kota Kendari, Izak Bulo yang menemui ratusan nelayan menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tersebut pendataannya dilakukan oleh pemerintah kelurahan masing-masing. "Dari 22.000 data BLT yang diusulkan dari Dinas Sosial Kota Kendari ke pusat, maka yang disetujui hanya diberi pagu 10.000 orang saja. Yang menentukan itu Kementerian, bukan kami," katanya. (Baca juga: 2 Pemuda di Musi Banyuasin Nekat Gergaji Pipa Minyak 50 Meter)
Setelah lama melakukan aksi protes namun tidak membuahkan hasil, ratusan warga kemudian membubarkab diri untuk menuju kantor Kelurahan masing-masing mempertanyakan bantuan sosial yang tidak merata.
Ratusan nelayan tersebut berasal dari pesisir pantai, yakni Kelurahan Tononggeu, Sambuli dan Purirano. Para nelayan tradisional ini tidak terdata sebagai penerima BLT. Sementara warga lain yang hidupnya lebih mapan justru mendapat BLT. Baca juga: Pengunjung Berjubel, Bupati Banyumas Geram Ancam Tutup Toko dan Mall)
Luber, salah satu perwakilan nelayan menyatakan, mereka meminta agar petugas Dinas Sosial Kota Kendari melakukan pendataan ulang terkait penerima BLT bagi warga miskin yang kondisinya benar-benar susah mendapatkan penghasilan. Warga miskin yang seperti itulah yang dinilai berhak mendapatkan BLT. (Baca juga: Pemudik dari Bali Membeludak di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi)
Sementara itu, petugas dari Dinas Sosial Kota Kendari, Izak Bulo yang menemui ratusan nelayan menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tersebut pendataannya dilakukan oleh pemerintah kelurahan masing-masing. "Dari 22.000 data BLT yang diusulkan dari Dinas Sosial Kota Kendari ke pusat, maka yang disetujui hanya diberi pagu 10.000 orang saja. Yang menentukan itu Kementerian, bukan kami," katanya. (Baca juga: 2 Pemuda di Musi Banyuasin Nekat Gergaji Pipa Minyak 50 Meter)
Setelah lama melakukan aksi protes namun tidak membuahkan hasil, ratusan warga kemudian membubarkab diri untuk menuju kantor Kelurahan masing-masing mempertanyakan bantuan sosial yang tidak merata.
(shf)
Lihat Juga :
