Tuntut Kasus Wakil Wali Kota Bima Dituntaskan, 3 LSM Gempur Kantor Kejaksaan
Kamis, 04 Februari 2021 - 21:47 WIB
loading...
Sejumlah pengunjuk rasa saat berusaha mendobrak gerbang kantor Kejari Bima, Kamis (4/2/2021). Foto: iNews/Edy Irawan
A
A
A
BIMA - Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) , menggempur kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima pada Kamis (04/02/2021) siang.
Mereka menuntut agar pihak kejaksaan setempat tidak mempersulit proses penanganan kasus dermaga jetty yang tak memiliki izin, milik Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan , yang juga telahditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bima Kota, 9 November 2020 lalu.
Baca juga: Penanganan Kasus Wakil Wali Kota Bima Dinilai Lamban
Dari hasil pantauan, tiga LSM yakni LPPK NTB, LP-KPK BIMA NTB dan LKPM NTB, mencoba mendobrak masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima untuk menemui Kajari yang diketahui berada di dalam ruangannya.Aksi tersebut berlangsung ricuh, pasalnya demonstran dengan beringas menendang pintu gerbang yang dijaga oleh aparat kepolisian dan sekuriti kejaksaan setempat. Beberapa massa sempat adu mulut dengan sekuriti, hingga aksi itu pun membuat para LSM semakin beringas.
Dalam orasinya, Korlap aksi, Akbar Invalide menyebutkan bahwa pihaknya menduga adanya konspirasi dalam penanganan kasus orang nomor dua di Kota Bima tersebut.Pasalnya, berkas tersangka Wakil Wali Kota Bima, telah dikembalikan oleh Kejari Bima ke penyidik Tipidter Polres Bima Kota dengan alasan berkas tersebut belum lengkap.
Baca juga : Aniaya 2 Anggota TNI di Gorontalo, 7 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka
"Setelah ditelusuri, ternyata pihak Kejaksaan meminta penyidik polisi agar menambahkan pasal teringan pada Undang Undang Pelayaran. Jelas bahwa kasus dermaga illegal, tidak ada keterkaitannya dengan Undang Undang Pelayaran. Akan tetapi, kasus tersebut menyangkut dermaga wisata tepi laut yang tak memiliki izin dan dibangun diatas lahan milik negara, serta menimbulkan kerusakan pada terumbu karang, lebih lebih membabat hutan mangrove yang ada disekitar,” tegas Akbar yang juga Direktur LPPK NTB dalam orasinya.
Senada juga disampaikan Direktur LSM LP-KPK Bima NTB, Amirullah. Dia menuding, Kejari Bima sengaja memperumit kasus yang menyeret nama Wakil Wali Kota Bima tersebut. P19 atau pengembalian berkas tersangka yang tidak disertai dengan nota ke penyidik Polres Bima Kota, sama halnya ingin melepas tangan dan menyudutkan pihak penyidik Polres jika muncul masalah di kemudian hari.
Baca juga: Usai Video Perselingkuhannya Viral, JAK dan MEP Tampil Mesra saat Beri Klarifikasi ke BK DPRD Sulut
Sebelum mendapat tanggapan dari Kejaksaan, Amirullah juga menegaskan, agar Kejaksaan tidak mempersulit atau menambahkan pasal pada Undang Undang Pelayaran. Sebab, dari informasi yang didapat oleh tiga LSM, bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Bima, telah mengeluarkan rekomendasi jika kasus dermaga yang menyeret nama Wakil Wali Kota Bima tidak ada keterkaitan dengan Pelayaran.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bima (Kajari) Bima, Suroto menjelaskan, terkait kasus tersebut kejaksaan tidak sedikitpun mempersulit proses yang tengah berjalan. Adanya pengembalian berkas tersangka ke penyidik Polres Bima Kota, tak lain guna memperbaiki berkas yang belum lengkap.
Baca juga: Tak Kantongi Izin, DPRD Surabaya Larang RS Darurat COVID-19 Milik Siloam Beroperasi
“Jangan sampai pada saat persidangannya nanti, ada celah yang membuat tersangka ini lolos dari jeratan hukum. Untuk itulah kami kembalikan berkas kasus tersebut ke meja penyidik guna diperbaiki, bukan ditambah atau dikurangi pasalnya,” katanya.
Usai mendengar tanggapan Kejari Bima, pendemo kembali berunjuk rasa di depan Mapolres Bima Kota. Dalam orasinya, mereka meminta kepolisian segera mempercepat proses kasus Wakil Wali Kota Bima tanpa ada penambahan serta perbaikan dari pasal pasal yang ditetapkan sebelumnya.
Mereka menuntut agar pihak kejaksaan setempat tidak mempersulit proses penanganan kasus dermaga jetty yang tak memiliki izin, milik Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan , yang juga telahditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bima Kota, 9 November 2020 lalu.
Baca juga: Penanganan Kasus Wakil Wali Kota Bima Dinilai Lamban
Dari hasil pantauan, tiga LSM yakni LPPK NTB, LP-KPK BIMA NTB dan LKPM NTB, mencoba mendobrak masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima untuk menemui Kajari yang diketahui berada di dalam ruangannya.Aksi tersebut berlangsung ricuh, pasalnya demonstran dengan beringas menendang pintu gerbang yang dijaga oleh aparat kepolisian dan sekuriti kejaksaan setempat. Beberapa massa sempat adu mulut dengan sekuriti, hingga aksi itu pun membuat para LSM semakin beringas.
Dalam orasinya, Korlap aksi, Akbar Invalide menyebutkan bahwa pihaknya menduga adanya konspirasi dalam penanganan kasus orang nomor dua di Kota Bima tersebut.Pasalnya, berkas tersangka Wakil Wali Kota Bima, telah dikembalikan oleh Kejari Bima ke penyidik Tipidter Polres Bima Kota dengan alasan berkas tersebut belum lengkap.
Baca juga : Aniaya 2 Anggota TNI di Gorontalo, 7 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka
"Setelah ditelusuri, ternyata pihak Kejaksaan meminta penyidik polisi agar menambahkan pasal teringan pada Undang Undang Pelayaran. Jelas bahwa kasus dermaga illegal, tidak ada keterkaitannya dengan Undang Undang Pelayaran. Akan tetapi, kasus tersebut menyangkut dermaga wisata tepi laut yang tak memiliki izin dan dibangun diatas lahan milik negara, serta menimbulkan kerusakan pada terumbu karang, lebih lebih membabat hutan mangrove yang ada disekitar,” tegas Akbar yang juga Direktur LPPK NTB dalam orasinya.
Senada juga disampaikan Direktur LSM LP-KPK Bima NTB, Amirullah. Dia menuding, Kejari Bima sengaja memperumit kasus yang menyeret nama Wakil Wali Kota Bima tersebut. P19 atau pengembalian berkas tersangka yang tidak disertai dengan nota ke penyidik Polres Bima Kota, sama halnya ingin melepas tangan dan menyudutkan pihak penyidik Polres jika muncul masalah di kemudian hari.
Baca juga: Usai Video Perselingkuhannya Viral, JAK dan MEP Tampil Mesra saat Beri Klarifikasi ke BK DPRD Sulut
Sebelum mendapat tanggapan dari Kejaksaan, Amirullah juga menegaskan, agar Kejaksaan tidak mempersulit atau menambahkan pasal pada Undang Undang Pelayaran. Sebab, dari informasi yang didapat oleh tiga LSM, bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Bima, telah mengeluarkan rekomendasi jika kasus dermaga yang menyeret nama Wakil Wali Kota Bima tidak ada keterkaitan dengan Pelayaran.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bima (Kajari) Bima, Suroto menjelaskan, terkait kasus tersebut kejaksaan tidak sedikitpun mempersulit proses yang tengah berjalan. Adanya pengembalian berkas tersangka ke penyidik Polres Bima Kota, tak lain guna memperbaiki berkas yang belum lengkap.
Baca juga: Tak Kantongi Izin, DPRD Surabaya Larang RS Darurat COVID-19 Milik Siloam Beroperasi
“Jangan sampai pada saat persidangannya nanti, ada celah yang membuat tersangka ini lolos dari jeratan hukum. Untuk itulah kami kembalikan berkas kasus tersebut ke meja penyidik guna diperbaiki, bukan ditambah atau dikurangi pasalnya,” katanya.
Usai mendengar tanggapan Kejari Bima, pendemo kembali berunjuk rasa di depan Mapolres Bima Kota. Dalam orasinya, mereka meminta kepolisian segera mempercepat proses kasus Wakil Wali Kota Bima tanpa ada penambahan serta perbaikan dari pasal pasal yang ditetapkan sebelumnya.
(nic)
Lihat Juga :
