Karut-marut Penyaluran Bansos Saat Pandemi COVID-19
Sabtu, 16 Mei 2020 - 19:38 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengaku tidak mengetahui dari mana data 13 KPM tersebut, dan tiba-tiba sudah ada di data yang dikeluarkan Dinsos Kabupaten Malang, untuk menerima BST. "Kami sudah mempertanyakan ke Dinsos Kabupaten Malang, jawabannya hanya akan dialihkan ke penerima bansos selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," tegasnya.
Nilai bantuan yang diterima KPM yang terdata di BST adalah sebesar Rp600 ribu/bulan selama tiga bulan. Sementara, bansos PSBB berupa beras 15 kg, 1 kg telur, dan 2 liter minyak goreng.
Selama ini perangkat desa sudah bekerja keras melakukan verifikasi data warganya yang harus menerima bansos. Tidak mudah untuk menyalurkan bansos di massa pandemi COVID-19 ini, karena jenisnya dan penerimanya juga bermacam-macam.
Ada tujuh jenis bansos yang data penerimanya harus diverifikasi secara benar. Yakni, program keluarga harapan (PKH) Dinas Sosial, bantuan pangan non tunai (BPNT), BPNT Perluasan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), bantuan sosial tunai (BST), data usulan warga miskin, dan data bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
"Proses verifikasi datanya juga berbeda-beda, karena setiap bansos penerimanya tidak boleh sama. Belum lagi kami harus menghadapi pertanyaan serta kritik dari masyarakat yang tidak menerima bansos," tegas Rino.
Nilai bantuan yang diterima KPM yang terdata di BST adalah sebesar Rp600 ribu/bulan selama tiga bulan. Sementara, bansos PSBB berupa beras 15 kg, 1 kg telur, dan 2 liter minyak goreng.
Selama ini perangkat desa sudah bekerja keras melakukan verifikasi data warganya yang harus menerima bansos. Tidak mudah untuk menyalurkan bansos di massa pandemi COVID-19 ini, karena jenisnya dan penerimanya juga bermacam-macam.
Ada tujuh jenis bansos yang data penerimanya harus diverifikasi secara benar. Yakni, program keluarga harapan (PKH) Dinas Sosial, bantuan pangan non tunai (BPNT), BPNT Perluasan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), bantuan sosial tunai (BST), data usulan warga miskin, dan data bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
"Proses verifikasi datanya juga berbeda-beda, karena setiap bansos penerimanya tidak boleh sama. Belum lagi kami harus menghadapi pertanyaan serta kritik dari masyarakat yang tidak menerima bansos," tegas Rino.
Lihat Juga :
