COVID-19 Masih Ganas, Fraksi PKS DPRD Jabar Desak Pemprov Siapkan Bansos
loading...
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat, menerbitkan 10 rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, dalam penanganan pandemi COVID-19 .
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyatakan, dalam salah satu rekomendasi, pihaknya mendesak Pemprov Jabar segera menyediakan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 , termasuk dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Kami berharap, besaran bansos yang diberikan memadai serta proses pembagiannya mudah, efisien, tepat sasaran, dan tidak menyebabkan warga penerima berkumpul," tegas Haru, Sabtu (23/1/2021).
Haru juga memaparkan sembilan rekomendasi lainnya untuk Pemprov Jabar dalam penanganan COVID-19 tersebut. Rekomendasi selanjutnya, lanjut Haru, Pemprov Jabar harus melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 secara optimal. Bila perlu, kata Haru, berlakukan WFH (work from home) bagi industri tertentu.
"Rekomendasi ketiga, yakni mendorong peningkatan kemampuan TLI (tes lacak isolasi) sesuai standar WHO dalam usaha pencegahan penularan COVID-19 ," katanya.
Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan APD (alat pelindung diri), vitamin, maupun obat-obatan dalam mendukung tenaga medis maupun pasien COVID-19 .
"Selain ketersediaan APD , di rekomendasi kelima, kami meminta Pemprov Jabar meninjau ulang program pemulihan ekonomi yang berorientasi pada semangat "meroketkan" ekonomi," tegas Haru lagi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyatakan, dalam salah satu rekomendasi, pihaknya mendesak Pemprov Jabar segera menyediakan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 , termasuk dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Kami berharap, besaran bansos yang diberikan memadai serta proses pembagiannya mudah, efisien, tepat sasaran, dan tidak menyebabkan warga penerima berkumpul," tegas Haru, Sabtu (23/1/2021).
Haru juga memaparkan sembilan rekomendasi lainnya untuk Pemprov Jabar dalam penanganan COVID-19 tersebut. Rekomendasi selanjutnya, lanjut Haru, Pemprov Jabar harus melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 secara optimal. Bila perlu, kata Haru, berlakukan WFH (work from home) bagi industri tertentu.
"Rekomendasi ketiga, yakni mendorong peningkatan kemampuan TLI (tes lacak isolasi) sesuai standar WHO dalam usaha pencegahan penularan COVID-19 ," katanya.
Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan APD (alat pelindung diri), vitamin, maupun obat-obatan dalam mendukung tenaga medis maupun pasien COVID-19 .
"Selain ketersediaan APD , di rekomendasi kelima, kami meminta Pemprov Jabar meninjau ulang program pemulihan ekonomi yang berorientasi pada semangat "meroketkan" ekonomi," tegas Haru lagi.
Explore More