Datangi DLH, Puluhan Outsourcing Ungkap Permainan Pemkot Blitar

BLITAR - Puluhan orang bekas tenaga outsourcing Pemkot Blitar bersama sama mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mereka yang sebelumnya bekerja di sektor kebersihan dan cleaning service tersebut, mempertanyakan alasan kontrak kerja yang diputus sepihak.

Mereka mengklaim mewakili 161 tenaga outsourcing yang sejak 31 Desember 2021 sama sama telah dirumahkan. "Kesalahan kami apa?," tanya Ani Rusminah, juru bicara eks tenaga outsourcing Pemkot Blitar Senin di Kantor DLH (11/1/2021).

(Baca juga: Ratusan Outsourcing Diputus, Pimpinan DPRD Kota Blitar Kelabakan Nyetir Mobdin Sendiri )

Sebelumnya, di setiap pergantian tahun, Pemkot Blitar selalu memperbarui kontrak kerja para tenaga outsourcing. Kebiasaan tersebut berlangsung mulai era Wali Kota Jarot Saiful Hidayat, dan dilanjutkan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar yang pada tahun 2018 terjaring OTT KPK.

Namun mulai 31 Desember 2020, dari 290 orang tenaga outsourcing, kontrak kerja 161 orang diantaranya tiba tiba tidak diperpanjang. Dalam proses pemutusan kontrak kerja tersebut, kata Ani tidak ada pemberitahuan apapun terhadap tenaga yang tidak diperpanjang.

"Kenapa berbeda?, tanpa pemberitahuan dan penjelasan apapun," keluh Ani yang sudah lima tahun menjadi tenaga outsourcing bidang pemadam kebakaran di Pemkot Blitar. Di Kantor DLH, para eks tenaga outsourcing ini juga menyoal proses rekrutmen tenaga outsourcing baru (tahun 2021) yang dinilai banyak kejanggalan.

(Baca juga: Pembakaran Ponpes Al-Furqon Lamongan, Ketua MUI Jatim: Saya Klarifikasi Dulu )

Mereka menyoroti penambahan tenaga outsourcing dari 290 orang menjadi 310 orang. Penambahan yang dengan lebih dulu memutus sepihak kontrak kerja 161 tenaga lama. Aris Wicaksono, eks tenaga outsourcing lain mengungkapkan adanya dugaan tenaga baru (outsourcing) tahun 2021 fiktif.

Diduga ada 18 nama yang ketika dicek di alamat yang bersangkutan ternyata tidak ada. Mereka diduga warga Kabupaten Blitar yang saat daftar menggunakan alamat warga Kota Blitar. Nama nama diduga fiktif tersebut diumumkan melalui web PT selaku pihak ketiga yang digandeng Pemkot Blitar.

"Ini namanya dugaan manipulasi. Buktinya ada dan lengkap," kata Aris. Spekulasi yang berkembang, pemutusan sepihak 161 tenaga outsourcing tersebut imbas pilkada 2020. Mereka dianggap sebagai loyalis Henry Prapdipta Anwar, putra Muh Samanhudi Anwar yang di pilkada 2020 lalu maju sebagai cawali melawan cawali petahana Santoso.

Pasangan Henry-Yasin Hermanto kalah dan akibatnya ratusan tenaga outsourcing kehilangan pekerjaan. Mereka mengakui di pilkada 2020, banyak yang mendukung Henry Pradipta Anwar. Mereka merasa pernah dibantu Muh Samanhudi Anwar, dan pada pilkada 2020 hanya ingin membalas budi.

Karenanya ketika mereka disodori pilihan, kalau ingin tetap bekerja diminta mendukung pasangan petahana, tidak sedikit tenaga outsourcing saat pilkada 2020 lalu tetap mendukung putra Muh Samanhudi Anwar. Akibatnya kontrak kerja 161 tenaga outsourcing tidak diperpanjang.

Hartoyo, salah seorang pegawai DLH Kota Blitar yang menemui perwakilan eks tenaga outsourcing mengatakan pihaknya masih menunggu pihak ketiga atau PT yang menyediakan jasa outaourcing. "Penjelasannya menunggu pihak PT yang akan datang," ujarnya singkat.

Wali Kota Blitar Santoso sebelumnya mengatakan tengah melakukan penataan tenaga outsourcing. Pada 31 Desember 2020 lalu, kontrak kerja tenaga outsourcing telah habis. Santoso berharap ada evaluasi kinerja yang berlangsung rutin setiap tahun, termasuk menyangkut sistem kontrak kerja.

"Saya tidak ingin setiap tahun tidak ada evaluasi," ujar Santoso yang juga pemenang pilkada tahun 2020 kemarin. Santoso juga menegaskan, evaluasi yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan acara dukung mendukung pilkada 2020 lalu.

Menurut Santoso, evaluasi yang ia lakukan bersifat profesional. Yakni semuanya berdasarkan penilaian kinerja. "Tidak ada kaitannya (pilkada 2020). Kita profesional saja berdasarkan kinerjanya. Kalau bagus akan dipertimbangkan dikontrak lagi," tegas Santoso.