Soal Tenaga Kerja Lokal di KIK, Bupati Dico Upayakan Warga Kendal Siap Bersaing
loading...
Bupati Kendal, Dico Ganinduto. Foto/Dok.MPI
A
A
A
KENDAL - Media sosial beberapa hari ini diributkan dengan unggahan yang menyebutkan jika Bupati Kendal Dico Ganinduto dinilai tak memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di perusahaan dalam lingkup Kawasan Industri Kendal (KIK).
Unggahan itu pun sempat menuai gejolak di tengah masyarakat, terlebih banyak masyarakat Kendal yang mengeluh susah dalam memperoleh pekerjaan di KIK.
Bupati Kendal Dico Ganinduto menampik dirinya tidak memprioritaskan warganya bekerja di KIK. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pihaknya terus mengusahakan masyarakat mengisi tenaga kerja di perusahaan dalam lingkup Kawasan Industri Kendal (KIK).
"Kami segenap pemangku kebijakan di Kendal terus mengusahakan agar para pengusaha di KIK menggunakan warga Kendal sebagai tenaga kerjanya," kata Dico dalam keterangannya dikutip pada Senin (27/5/2024).
Meskipun, kata dia, tidak ada aturan maupun undang-undang yang mengharuskan pengusaha menggunakan tenaga lokal, namun Dico Ganinduto bertekad untuk terus meningkatkan kompetensi masyarakat dengan mengembangkan bakat dan literasinya melalui Perpustakaan Daerah (Perpusda) agar layak bersaing.
"Kami segenap pemangku kebijakan di Kendal terus mengusahakan agar para pengusaha di KIK menggunakan warga Kendal sebagai tenaga kerjanya," kata dia.
"Hal ini tentu harus diiringi dengan peningkatan kompetensi masyarakat dan Perpusda adalah salah satu upaya kami meningkatkannya," lanjutnya.
Menurutnya, dengan berliterasi baik maka masyarakat Kendal diyakini mampu bersaing dengan siapapun. “Jangan lupa di Perpusda masyarakat tidak hanya membaca namun juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Strategic Communication Mass Tuhu Nugraha menilai bahwa dalam etikanya media perlu memperhatikan terkait dengan akurasi postingan untuk menghindari distorsi atau multi interpretasi dari konten yang dibuat.
"Dalam konteks era digital, di mana media membutuhkan kecepatan, kadang kadang memang akurasi menjadi isu," kata Tuhu.
Unggahan itu pun sempat menuai gejolak di tengah masyarakat, terlebih banyak masyarakat Kendal yang mengeluh susah dalam memperoleh pekerjaan di KIK.
Bupati Kendal Dico Ganinduto menampik dirinya tidak memprioritaskan warganya bekerja di KIK. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pihaknya terus mengusahakan masyarakat mengisi tenaga kerja di perusahaan dalam lingkup Kawasan Industri Kendal (KIK).
"Kami segenap pemangku kebijakan di Kendal terus mengusahakan agar para pengusaha di KIK menggunakan warga Kendal sebagai tenaga kerjanya," kata Dico dalam keterangannya dikutip pada Senin (27/5/2024).
Meskipun, kata dia, tidak ada aturan maupun undang-undang yang mengharuskan pengusaha menggunakan tenaga lokal, namun Dico Ganinduto bertekad untuk terus meningkatkan kompetensi masyarakat dengan mengembangkan bakat dan literasinya melalui Perpustakaan Daerah (Perpusda) agar layak bersaing.
"Kami segenap pemangku kebijakan di Kendal terus mengusahakan agar para pengusaha di KIK menggunakan warga Kendal sebagai tenaga kerjanya," kata dia.
"Hal ini tentu harus diiringi dengan peningkatan kompetensi masyarakat dan Perpusda adalah salah satu upaya kami meningkatkannya," lanjutnya.
Menurutnya, dengan berliterasi baik maka masyarakat Kendal diyakini mampu bersaing dengan siapapun. “Jangan lupa di Perpusda masyarakat tidak hanya membaca namun juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Strategic Communication Mass Tuhu Nugraha menilai bahwa dalam etikanya media perlu memperhatikan terkait dengan akurasi postingan untuk menghindari distorsi atau multi interpretasi dari konten yang dibuat.
"Dalam konteks era digital, di mana media membutuhkan kecepatan, kadang kadang memang akurasi menjadi isu," kata Tuhu.
(hri)
Explore More