Pakar Politik: Kebijakan Ridwan Kamil soal Corona Lahirkan Kepercayaan Publik
Kamis, 16 April 2020 - 20:48 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto/istimewa
A
A
A
BANDUNG -
Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam penanganan pandemi corona (COVID-19) yang progresif berpeluang melahirkan kepercayaan publik.
”Pintu yang dibuat RK (Ridwan Kamil) sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya,” ujar pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran, Muradi, Kamis (16/4/2020).
Menurut Muradi, kebijakan politik maupun publik seperti dalam penanganan COVID-19 memang harus didukung kepercayaan publik yang besar. Tanpa kepercayaan, seorang pemimpin tidak akan bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan bagus.
Di Jawa Barat, lanjut Muradi, tataran perencanaan dan keterbukaan Pemprov Jabar dalam penanganan COVID-19 cukup baik. Namun demikian, pemantauan tindak lanjut dari kebijakan di tataran lapangan alias pelaksanaan mesti tetap diperhatikan.
"Di lapangannya saya khawatir. Jadi, gubernur juga tidak terlalu teknis (saat memberikan arahan) karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten. RK bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal," paparnya.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam penanganan pandemi corona (COVID-19) yang progresif berpeluang melahirkan kepercayaan publik.
”Pintu yang dibuat RK (Ridwan Kamil) sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya,” ujar pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran, Muradi, Kamis (16/4/2020).
Menurut Muradi, kebijakan politik maupun publik seperti dalam penanganan COVID-19 memang harus didukung kepercayaan publik yang besar. Tanpa kepercayaan, seorang pemimpin tidak akan bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan bagus.
Di Jawa Barat, lanjut Muradi, tataran perencanaan dan keterbukaan Pemprov Jabar dalam penanganan COVID-19 cukup baik. Namun demikian, pemantauan tindak lanjut dari kebijakan di tataran lapangan alias pelaksanaan mesti tetap diperhatikan.
"Di lapangannya saya khawatir. Jadi, gubernur juga tidak terlalu teknis (saat memberikan arahan) karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten. RK bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal," paparnya.
Lihat Juga :
