Polda dan Kejati Sumut Bongkar Mafia Tanah, 2 Mantan Kades di Deliserdang Ditahan
loading...
A
A
A
Keempat pelaku kasus mafia tanah dijerat pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP junto pasal 55, dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Menurut Kepala Kejati Sumut, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, pihaknya akan segera memproses perkara mafia tanah ini agar ada kepastian hukum akan lahan tersebut. "Kita akan segera proses agar lahan tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas dan pembangunan tidak terhambat," kata Ida.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengapresiasi kecepatan tim penyidik dalam mengungkap kasus mafia tanah di Sumut. "Kami sangat mengapresiasi kecepatan tim penyidik dalam kasus ini. Ini awal yang baik penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Sumut," katanya.
Menurut Edy Rahmayadi, pengungkapan kasus-kasus mafia tanah di Sumut akan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, konflik pertanahan karena klaim-klaim sepihak juga bisa teratasi.
"Kita butuh kepastian hukum sehingga tercipta keadilan terkait tanah. Dengan begitu tidak ada klaim sepihak yang menimbulkan konflik. Kami sangat berterima kasih kasus mafia tanah mulai teratasi," tambah Edy.
(Baca juga: Buka Melebihi Batas Waktu, Empat Minimarket di Kota Bandung Disegel )
Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang ikut menyaksikan penyerahan tersangka mafia tanah ini secara virtual, masalah pertanahan di Sumut harus segera diselesaikan. Konflik pertanahan yang terjadi menurutnya sangat menghambat pembangunan di Sumut.
"Di Sumut masih banyak tanah yang belum tersertifikasi, karena itu banyak timbul konflik baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan instansi, bahkan instansi dengan instansi. Jadi, mafia tanah harus segera ditindak agar tercipta kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat baik," kata Sofyan.
Acara penyerahan tersangka dan barang bukti kasus mafia tanah ini juga dihadiri Kakanwil BPN Sumut Himawan Arif Sugoto, dua staf ahli Kementerian ATR/BPN, jajaran Polda Sumut, Kanwil BPN dan OPD Pemprov Sumut.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengapresiasi kecepatan tim penyidik dalam mengungkap kasus mafia tanah di Sumut. "Kami sangat mengapresiasi kecepatan tim penyidik dalam kasus ini. Ini awal yang baik penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Sumut," katanya.
Menurut Edy Rahmayadi, pengungkapan kasus-kasus mafia tanah di Sumut akan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, konflik pertanahan karena klaim-klaim sepihak juga bisa teratasi.
"Kita butuh kepastian hukum sehingga tercipta keadilan terkait tanah. Dengan begitu tidak ada klaim sepihak yang menimbulkan konflik. Kami sangat berterima kasih kasus mafia tanah mulai teratasi," tambah Edy.
(Baca juga: Buka Melebihi Batas Waktu, Empat Minimarket di Kota Bandung Disegel )
Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang ikut menyaksikan penyerahan tersangka mafia tanah ini secara virtual, masalah pertanahan di Sumut harus segera diselesaikan. Konflik pertanahan yang terjadi menurutnya sangat menghambat pembangunan di Sumut.
"Di Sumut masih banyak tanah yang belum tersertifikasi, karena itu banyak timbul konflik baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan instansi, bahkan instansi dengan instansi. Jadi, mafia tanah harus segera ditindak agar tercipta kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat baik," kata Sofyan.
Acara penyerahan tersangka dan barang bukti kasus mafia tanah ini juga dihadiri Kakanwil BPN Sumut Himawan Arif Sugoto, dua staf ahli Kementerian ATR/BPN, jajaran Polda Sumut, Kanwil BPN dan OPD Pemprov Sumut.
(eyt)
Explore More