Dinamika Sosial Politik di Papua, Yan Mandenas: Pemerintah Jangan Sikapi Berlebihan
Jum'at, 04 Desember 2020 - 23:20 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR, Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah pusat tidak berlebihan dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi akhir-akhir ini di Papua. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Pusat diminta untuk tidak berlebihan dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi akhir-akhir ini di Papua. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini belum tuntas.
"Sikap pemerintah tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua , mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” kata Yan Mendenas yang merupakan anggota Komisi I DPR ini, Jumat (4/12/2020).
(Baca juga: Sebut Papua-Papua Barat di Bawah Kendali RI, KSP: Benny Wenda Melawan Hukum)
Menurut politikus Partai Gerindra ini, dalam menangani berbagai persoalan di Papua bukan sekadar dengan implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua. Namun yang terlebih penting adalah bagaimana tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua.
(Baca juga: Pemerintahan ULMWP di Bumi Papua Upaya Makar)
"Sikap pemerintah tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua , mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” kata Yan Mendenas yang merupakan anggota Komisi I DPR ini, Jumat (4/12/2020).
(Baca juga: Sebut Papua-Papua Barat di Bawah Kendali RI, KSP: Benny Wenda Melawan Hukum)
Menurut politikus Partai Gerindra ini, dalam menangani berbagai persoalan di Papua bukan sekadar dengan implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua. Namun yang terlebih penting adalah bagaimana tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua.
(Baca juga: Pemerintahan ULMWP di Bumi Papua Upaya Makar)
Lihat Juga :
