Kemenko Perekonomian Pastikan UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi Berbelit
Rabu, 02 Desember 2020 - 23:30 WIB
loading...
A
A
A
Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 43.000 peraturan, yang terdiri 18.000 peraturan pusat, 14.000 peraturan menteri, 4.000 peraturan LPNK, dan hampir 16.000 peraturan di daerah.
Musdhalifah menuturkan, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, agar bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perizinan, dan pembinaan.
“Serta untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap memberikan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja, petani dan nelayan yang sudah ada,” tuturnya.
Luasnya cakupan UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat.
Baca Juga: Soal UU Cipta Kerja, Musdhalifah Sebut Pangkas Regulasi Penghambat Kemajuan UMKM
Perempuan asal Soppeng, Sulawesi-Selatan ini menguraikan, penyederhanaan dan kemudahan pada sektor pertanian yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan tertuang dalam RPP antara lain, kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu,penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan usaha perkebunan dan penyederhanaan administrasi Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
Sementara, lanjut Musdhalifah, untuk penyederhanaan dan kemudahan di sektor kelautan dan perikanan yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan tertuang dalam RPP terdapat sembilan poin utama.
“Sejumlah poin tersebut Pertama, jenis perizinan kapal penangkapan ikan yang semula 16 disederhanakan menjadi hanya 3 jenis izin, lalu proses perizinan sesuai ketentuan lama yang membutuhkan waktu 14 hari telah dipangkas menjadi 30 menit, relaksasi penggunaan alat tangkap ikan pukat dan cantrang untuk wilayah perairan tertentu,” tuturnya.
Musdhalifah menuturkan, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, agar bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perizinan, dan pembinaan.
“Serta untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap memberikan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja, petani dan nelayan yang sudah ada,” tuturnya.
Luasnya cakupan UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat.
Baca Juga: Soal UU Cipta Kerja, Musdhalifah Sebut Pangkas Regulasi Penghambat Kemajuan UMKM
Perempuan asal Soppeng, Sulawesi-Selatan ini menguraikan, penyederhanaan dan kemudahan pada sektor pertanian yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan tertuang dalam RPP antara lain, kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu,penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan usaha perkebunan dan penyederhanaan administrasi Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
Sementara, lanjut Musdhalifah, untuk penyederhanaan dan kemudahan di sektor kelautan dan perikanan yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan tertuang dalam RPP terdapat sembilan poin utama.
“Sejumlah poin tersebut Pertama, jenis perizinan kapal penangkapan ikan yang semula 16 disederhanakan menjadi hanya 3 jenis izin, lalu proses perizinan sesuai ketentuan lama yang membutuhkan waktu 14 hari telah dipangkas menjadi 30 menit, relaksasi penggunaan alat tangkap ikan pukat dan cantrang untuk wilayah perairan tertentu,” tuturnya.
Lihat Juga :
